Bupati Gunung Mas Takjub Ketua MK Mainkan Perkara  

Reporter

Kamis, 30 Januari 2014 17:25 WIB

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (30/1). Akil Mochtar menjadi saksi sidang dengan terdakwa Chairun Nisa, terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas terpilih yang tak jadi dilantik karena keburu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, mengaku takjub saat tahu Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar, memainkan perkara di pengadilan.

"Tidak ada dalam pikiran saya, setingkat Ketua MK bisa main-main," ujarnya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 30 Januari 2014.

Sidang hari ini digelar untuk tiga terdakwa sekaligus, yakni Hambit Bintih, politikus Partai Golongan Karya Chairun Nisa, dan pengusaha tambang Cornelis Nalau.

Menurut Hambit, ia pernah bertemu Akil di rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi di Kompleks Widya Chandra. Ia datang bersama Dodi, Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Indonesia cabang Kalimantan Tengah. Akil merupakan ketua umum federasi itu.

"Tidak ada rapat (Federasi). Saya datang dibawa Dodi, lalu diperkenalkan kepada Akil. Dodi duduk sebentar lalu keluar. Saya berdua dengan beliau (Akil) bicara," ucap Hambit.

Ia mengatakan setelah berdiskusi soal kemenangan Hambit di pemilihan Bupati Gunung Mas yang digugat pasangan calon lain, Akil lantas meminta pengurusan kasus dilakukan lewat Chairun Nisa.

Sebelumnya, saat bersaksi dalam sidang yang sama, Akil menyatakan Dodi datang ke rumahnya untuk menghadiri rapat Federasi. Akil juga berujar Hambit-lah yang mengatakan akan mengurus kasus lewat Chairun Nisa.

Pada 2 Oktober 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Akil dalam sebuah operasi tangkap tangan. Sehari kemudian, Akil ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah, yakni di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten. Belakangan, Akil juga menjadi tersangka dalam dugaan pencucian uang, serta kasus gratifikasi terkait dengan penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Dalam kasus Gunung Mas, status tersangka ditetapkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golongan Karya, Chairun Nisa (kini mantan); Bupati Gunung Mas Hambit Bintih; dan pengusaha tambang bernama Cornelis Nalau. Akil dan Chairun Nisa disangka sebagai penerima suap, sedangkan Hambit dan Cornelis disangka sebagai pemberi suap.

Dalam sidang hari ini, Cornelis mengaku tak tahu perihal uang yang dibawanya bersama Chairun Nisa saat mereka dicokok KPK. Cornelis berpendapat saat itu ia berada di tempat dan waktu yang salah.

"Saya tidak pernah kontak, tidak pernah apa-apa, uang yang saya pegang juga saya tidak tahu urusannya, posisi saya saja yang salah," katanya.

BUNGA MANGGIASIH













Berita terkait
Akil Merasa Dilangkahi, Gugatan Khofifah Kalah
Kubu Akil Sebut MK Menangkan Gugatan Khofifah
Kasus Gele P-16, Akil Pernah Menolak Diperiksa BNN
Akil Mochtar Jalani Tiga Sidang Sekaligus Hari Ini

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

13 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Kelakar Saldi Isra saat Pemohon Absen di Sidang Sengketa Pileg: Nanti Kita Nyanyi Lagu Gugur Bunga

14 jam lalu

Kelakar Saldi Isra saat Pemohon Absen di Sidang Sengketa Pileg: Nanti Kita Nyanyi Lagu Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra berkelakar saat ada pemohon gugatan yang absen dalam sidang sengketa pileg hari ini.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

16 jam lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

17 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

20 jam lalu

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.

Baca Selengkapnya

Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

1 hari lalu

Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

2 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

2 hari lalu

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.

Baca Selengkapnya

PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

2 hari lalu

PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

Pilpres 2024 baru saja selesai, PPP belum menentukan arah politiknya karena masih fokus untuk sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya