Akil Disebut Pasang Tarif Sendiri
Jumat, 24 Januari 2014 11:34 WIB
Akil Mochtar. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO , Jakarta - Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar disebut-sebut memasang tarif sendiri untuk mengamankan Hambit Bintih sebagai pemenang pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Perihal tersebut diketahui berdasarkan isi pesan Chairun Nisa, mantan koleganya di Partai Golkar, yang juga calon legislator dari Kalimantan Tengah, kepada Akil. Pesan tersebut dibacakan jaksa KPK, Pulung Rinandoro, dalam persidangan Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas, yang juga menjadi terdakwa perkara tersebut. Pesan yang dikirim pada 24 dan 26 September 2013 itu berisikan permintaan Akil, yaitu meminta disiapkan Rp 3 ton emas alias Rp 3 miliar. Chairun Nisa kemudian meminta agar duit itu dibagi dua antara dirinya dan Akil. Tapi Akil malah balik menggertak. “Itu kurang. Kalau satu-satu, ya, Rp 9 miliar.” Belakangan, awal Oktober lalu, Akil dan Chairun Nisa dicokok KPK karena diduga menerima suap Rp 3 miliar untuk mengukuhkan kemenangan Hambit. Hambit juga dibekuk. Perkara Hambit dan Chairun Nisa kini tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana korupsi Jakarta.RIZKI PUSPITA SARI | ANTON A | LINDA H | NUR ALFIYAH | BUNGA MANGGIASIHBerita lain: Apa Kata Megawati Soal Hubungannya dengan SBY? Benarkah Tenda SBY di Sinabung Rp 15 Miliar? Jurus Tiga Baskom Ahok Jika Sodetan Ditolak Ani Yudhoyono Minta Maaf Pun Tuai Komentar SBY Percaya Klenik Diulas di Washington Post Isyarat Tepuk Punggung Wapres Boediono ke Jokowi
Noda Mahkamah Konstitusi dari 6 Ketua MK 2 di Antaranya Langgar Kode Etik Berat, Siapa Mereka?
9 November 2023
Noda Mahkamah Konstitusi dari 6 Ketua MK 2 di Antaranya Langgar Kode Etik Berat, Siapa Mereka?
Sejak 2003, Mahkamah Konstitusi memiliki 6 Ketua MK. Namun, dua di antaranya dinyatakan lakukan langgar kode etik berat. Siapa dia?
Baca Selengkapnya
Putusan MKMK Dibacakan, Ini Kilas Balik Pemberhentian Tidak Hormat Ketua MK Akil Mochtar
8 November 2023
Putusan MKMK Dibacakan, Ini Kilas Balik Pemberhentian Tidak Hormat Ketua MK Akil Mochtar
Putusan ini merupakan titik akhir dari serangkaian investigasi yang dilakukan MKMK terhadap para hakim konstitusi yang diduga melanggar etik.
Baca Selengkapnya
Arsul Sani Ikut Uji Kelayakan Calon Hakim MK, Komisi III Minta Lihat Kemampuan, bukan Asal
25 September 2023
Arsul Sani Ikut Uji Kelayakan Calon Hakim MK, Komisi III Minta Lihat Kemampuan, bukan Asal
Arsul Sani menjadi satu dari delapan calon hakim MK yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.
Baca Selengkapnya
Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI
27 Agustus 2023
Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI
Sebanyak 15 mantan narapidana kasus korupsi masuk ke DCS DPR dan DPD RI untuk Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini
19 Juni 2023
Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini
Lukas Enembe seharusnya menjalani sidang pertama pada Senin, 12 Juni 2023. Namun ia sakit, lalu meminta hadir langsung di pengadilan.
Baca Selengkapnya
Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline
12 Juni 2023
Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline
Pengacara Lukas, Otto Cornelis Kaligis, mengatakan kliennya ingin masyarakat melihat bahwa Lukas Enembe memang betulan sakit.
Baca Selengkapnya
Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang
2 Maret 2023
Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang
Lima tersangka kasus korupsi impor garam segera akan menghadapi sidang. Penyerahan berkas tahap 2 telah dilaksanakan.
Baca Selengkapnya
Dari Ketua MK hingga Teroris, Inilah Sederet Narapidana yang Divonis Penjara Seumur Hidup
21 Januari 2023
Dari Ketua MK hingga Teroris, Inilah Sederet Narapidana yang Divonis Penjara Seumur Hidup
Penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup oleh hakim kepada para pelaku kriminal sudah beberapa kali dilakukan. Berikut daftarnya.
Baca Selengkapnya
Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada
18 September 2022
Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada
Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.
Baca Selengkapnya
Eks Gubernur Banten Ratu Atut Bebas Bersyarat Hari Ini, Kemenkumham: Wajib Ikut Bimbingan
6 September 2022
Eks Gubernur Banten Ratu Atut Bebas Bersyarat Hari Ini, Kemenkumham: Wajib Ikut Bimbingan
Rika mengatakan meski sudah bebas, Ratu Atut wajib mengikuti bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Serang sampai 8 Juli 2025.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu
12 jam lalu