TEMPO.CO, Semarang - Kepolisian Daerah Jawa Tengah akhirnya menahan Bupati Rembang Mochammad Salim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD terkait penyertaan modal pada perusahaan daerah PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Salim resmi ditahan Senin, 13 Januari 2014 setelah menjalani pemeriksaan lanjutan selama empat jam lebih di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, di Jalan Sukun Raya Semarang.
Usai menjalani pemeriksaan, Salim menolak memberikan keterangan kepada wartawan. Dia langsung memasuki mobil menuju ruang tahanan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang.
"Untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan, Salim akan ditahan untuk 20 hari ke depan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Aloysius Lilik Darmanto.
Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada 16 Juni 2010 telah menetapkan Salim sebagai tersangka dugaan korupsi dana penyertaan modal PT RBSJ melalui APBD Kabupaten Rembang 2006-2007 sebesar Rp 35 miliar. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 4.190.071.000.
Berdasarkan hasil investigasi BPK RI pada 27 Maret 2009, ditemukan penyimpangan penggunaan uang negara dalam APBD sebesar Rp 5,54 miliar. Penyimpangan diduga karena pembelian tanah di Desa Tireman seluas 8.170 meter persegi untuk pembangunan SPBU dan kerja sama pengadaan kayu untuk gempa di Yogyakarta. Selain Salim, polisi juga sudah menetapkan Direktur PT RBSJ M Siswadi sebagai tersangka.
Penahanan terhadap salim sempat tertunda beberapa kali dengan alasan menunggu izin dari Presiden. Pada 28 Oktober 2013, Kepolisian Daerah Jawa Tengah melayangkan surat izin penahanan kepada menteri Sekretaris Negara. Pada 20 November 2013, Sekretaris Negara Dipo Alam menjawab surat tersebut yang intinya tidak keberatan atas penahanan tersebut. Namun Kapolri harus mengajukan surat izin kepada presiden.
Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kulosi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto menyambut baik penahanan tersebut. "Polda Jawa Tengah telah membayar janjinya untuk menahan Bupati Salim," kata Eko. Namun Eko menyayangkan sikap tim penyidik yang tidak menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penangan kasus bupati dari Partai Demokrat ini. KP2KKN telah melaporkan kasus ini ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah sejak 2010.
Sohirin
Berita terkait
Dinyatakan Korupsi, Bupati Mesuji Divonis 8 Tahun Penjara
5 September 2019
Putusan itu sama sekali tidak turun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca SelengkapnyaMenteri Tjahjo Tanggapi Penangkapan Dua Bupati oleh KPK
5 September 2019
Kepala daerah seharusnya mengetahui semua regulasi, mana yang melanggar dan yang tidak, supaya tidak lagi terjaring KPK.
Baca SelengkapnyaSeusai Penuhi Panggilan KPK, Utut Irit Bicara
18 September 2018
Utut mengaku ditanya prihal kaitan dirinya dengan Tasdi, Bupati Purbalingga (nonaktif).
Baca SelengkapnyaJika Ditahan Polisi, Nur Mahmudi Ismail Ancam Ajukan Praperadilan
12 September 2018
Polres Depok akan memeriksa Nur Mahmudi Ismail, mantan Wali Kota Depok, dalam kasus pelebaran Jalan Nangka.
Baca SelengkapnyaGubernur Banten Bersih-bersih dari Debu Korupsi yang Tebal
4 September 2018
Gubernur Banten Wahidin Halim berjanji lakukan pemberantasan korupsi dan perombakan pejabat melalui seleksi dan lelang jabatan.
Baca SelengkapnyaNur Mahmudi Ismail Jadi Tersangka, Kawan-kawannya Berkumpul
29 Agustus 2018
Polisi menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail jadi tersangka korupsi pembangunan jalan.
Baca SelengkapnyaKorupsi Bupati Hulu Sungai Tengah, 25 Mobil Mewah Diangkut Kapal
17 Maret 2018
KPK membawa 25 mobil mewah hasil korupsi Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief dengan kapal.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah 5 Lokasi Kasus Korupsi Wali Kota Kendari dan Ayahnya
3 Maret 2018
Kasus korupsi Wali Kota Kendari Adriatma yang disidik KPK melibatkan ayahnya yang menjadi calon gubernur.
Baca SelengkapnyaBupati Rita Widyasari Dijerat Pencucian Uang, KPK Sita Aset
16 Januari 2018
Laode mengatakan penyidik KPK telah menyita beberapa aset yang diduga hasil pencucian uang.
Baca SelengkapnyaBerikut 8 Bupati dan Wali Kota yang Terjerat Korupsi pada 2017
1 Januari 2018
Dalam laporan kinerja akhir 2017, KPK mencatat 12 perkara korupsi yang melibatkan bupati, wali kota dan wakilnya dalam berbagai perkara.
Baca Selengkapnya