Ratusan Atribut Caleg di Kuningan Diturunkan  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Rabu, 8 Januari 2014 20:31 WIB

Sejumlah petugas menurunkan baliho dua orang caleg, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (3/2). Penertiban atribut dilakukan tim terpadu, dari KPU, Panwaslu, Pertamanan dan Sat Pol PP.Foto: ANTARA/Budi Afandi

TEMPO.CO, Kuningan - Ratusan atribut milik calon legislatif DPR RI, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten diturunkan oleh Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kuningan karena melanggar aturan. "Poster caleg dipasang di pohon, tiang listrik, telepon umum, dan fasilitas umum lainnya," kata Ketua Panwaskab Kuningan U.M. Abdul Aziz saat sosialisasi kampanye di Kuningan, Rabu, 8 Januari 2014.

Menurut dia, pemasangan atribut caleg di pohon jelas melanggar PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kampanye Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang telah diubah dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, serta Keputusan Bupati Kuningan No 272 Tahun 2008 mengenai penetapan lokasi untuk penempatan atribut dan lokasi kampanye. "Aturan mainnya sudah jelas, tetapi tetap saja banyak atribut dipasang tidak pada tempatnya," kata dia.

Aziz mengatakan, sosialisasi kampanye akan dilakukan di lima daerah pemilihan. Saat melakukan sosialisasi, banyak sekali caleg yang belum memahami peraturan, perundang-undangan, dan regulasi tentang pengawasan. "Saya berharap para calon benar-benar membaca aturan," kata dia.

Selain itu, pelanggaran lainnya, ujar Aziz, ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh para caleg yang ternyata digunakan untuk berkampanye. "Ini jelas melanggar karena belum memasuki waktu kampanye. Saya berharap caleg lain melaporkan setiap pelanggaran ini ke Panwas," kata dia.


DEFFAN PURNAMA









Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

34 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

37 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

38 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

42 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

45 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

52 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

53 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

55 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

58 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya