Mantan ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai sikap bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang absen dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah wujud ketakutan Anas. Tak hanya absen, kubu Anas juga mengklaim Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berkunjung ke kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas sehari sebelum jadwal pemeriksaan Anas.
"Jelas ini ketakutan, apalagi ada prediksi Anas akan ditahan. Dia mencoba mendiskreditkan KPK supaya KPK dianggap sebagai alat politik dan Anas jadi korban," kata Ade kepada Tempo, Selasa, 7 Januari 2014.
Ade mengatakan, upaya mendiskreditkan KPK dengan menuding politisasi kasus bukan hal baru. Pembelokan kasus korupsi ke arah politik ini terutama dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat politikus. "Memang salah satu konsekuensi melawan korupsi politik pasti ada perlawanan balik dari para politikus," kata Ade.
Namun, Ade mengatakan, selama KPK tetap mengambil langkah hukum untuk kepentingan penegakan hukum semata, maka KPK akan terus mendapat dukungan masyarakat. Ade mengatakan, publik sudah semakin cerdas dan bisa menilai siapa aktor antagonis dan protagonis dalam hal ini.
Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menuding Bambang ditemani Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menyambangi kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pada Senin, 6 Januari 2014. Juru bicara PPI, Ma'mun Murod Al-Barbasy, mengatakan pertemuan sehari sebelum Ketua Presidium Nasional PPI Anas Urbaningrum dijadwalkan diperiksa KPK ini seolah KPK 'melapor' kepada penguasa.
Pihak KPK dan Denny membantah pernyataan PPI tersebut. Denny bahkan menyebut kabar kedatangannya dan Bambang ke Cikeas sebagai fitnah dan memberi ultimatum agar Ma'mun Murod dan Tri Dianto, dua pegiat PPI yang menyebarkan kabar itu, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Jika tak ada permintaan maaf dalam 1 x 24 jam, Denny mengatakan akan melaporkan fitnah tersebut kepada pihak berwajib.
