TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Asmin Amin, menyesalkan sikap PT Pertamina (Persero) yang secara mendadak menaikkan harga liquid petroleum gas atau sering disebut elpiji. "Ini sama saja menindas orang miskin, maka terkutuklah mereka yang melakukan itu," kata Asmin kepada Tempo, Senin, 6 Januari 2013. (Baca: Ini Dalih Pertamina Menaikkan Harga Elpiji).
Ia menganggap perusahaan minyak pelat merah itu seperti Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu, mereka bertindak mengambil kebijakan tanpa mempedulikan dampaknya kepada masyarakat. "Pertamina seperti VOC," ujar Asmin. (Baca: DPR Ingatkan Efek Domino Kenaikan Harga Elpiji).
Mulai 1 Januari 2014, Pertamina memberlakukan harga baru elpiji nonsubsidi secara serentak di seluruh Indonesia. Rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per kilogram. Perusahaan menaikkan harga elpiji karena tingginya harga pokok elpiji di pasar dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan kerugian perusahaan semakin besar. Pertamina mengklaim merugi Rp 5,7 triliun sepanjang 2013.
Menurut Asmin, kebijakan mendadak Pertamina itu sebelumnya tidak pernah disinggung dalam berbagai rapat di Komisi Energi. Karenanya, Asmin mengaku kaget. "Kami akan membicarakan hal ini dalam masa sidang pekan depan," kata dia. "Akan diusulkan pemanggilan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan untuk memberi penjelasan."
Fraksi PKS memang belum memberikan keputusan resmi soal kebijakan tersebut. Namun, dari pembicaraan awal, menurut Asmin, kemungkinan besar partai akan menolaknya. "Kemungkinan akan meminta kebijakan ini dibatalkan saja," katanya. (Baca: Pejabat Plin-plan Soal Harga Elpiji)
TRI SUHARMAN
Terpopuler:
Mulai Besok, Deddy Corbuzier Digantikan Farhat Abbas
Jadi Host, Farhat Abbas Yakin Tak Membosankan
KontraS: Lima Hal Janggal di Penggerebekan Ciputat
Megawati Diminta Restui Jokowi Jadi Capres 2014
Peluang Menang Duet Megawati-Jokowi Kecil
Berita terkait
Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945
1 jam lalu
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan amandemen diperlukan untuk mengkaji kembali sistem ketatanegaraan dan demokrasi negara.
Baca SelengkapnyaRagam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI
10 jam lalu
Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI
11 jam lalu
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023
11 jam lalu
Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri
13 jam lalu
Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.
Baca SelengkapnyaReformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur
14 jam lalu
Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR
17 jam lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.
Baca SelengkapnyaAlasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum
17 jam lalu
Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.
Baca SelengkapnyaBahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini
21 jam lalu
Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?
Baca SelengkapnyaAlasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan
22 jam lalu
Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.
Baca Selengkapnya