SBY Minta Rakyat Awasi Pelaksanaan BPJS  

Reporter

Sabtu, 4 Januari 2014 16:01 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berpidato pada pertemuan di kantor Perdana Menteri di Tokyo, Jepang (13/12). (AP Photo/Koji Sasahara)

TEMPO.CO, Surabaya - Presiden Susilo Bambang Yudhyono meminta masyarakat mendukung dan mengawasi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Mari kita dukung dan awasi BPJS," kata SBY setelah meninjau Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Umum dr Soetomo, Surabaya, Sabtu, 4 Januari 2013.

Rombongan Presiden tiba di IRD sekitar pukul 13.45 WIB. Turun dari mobil Kepresidenan, SBY dan Ani Yudhoyono langsung menuju bagian pendaftaran pasien SJSN dan triage untuk melihat proses penanganan pasien.

Setelah itu, SBY dan Ani Yudhoyono berbincang dengan salah seorang pasien yang sedang dibaringkan di brankar. Kepada pasien asal Jawa Barat itu, SBY memberikan dukungan moral. Bahkan Ani sempat memeluk pasien perempuan tersebut.

Kedatangan Presiden didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan istrinya, Nina Soekarwo, serta sejumlah menteri, di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Pariwisata Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat.

Di IRD, mereka disambut oleh Direktur RSU dr Soetomo Dodo Anondo, Kepala IRD dr Urip Murtedjo, dan seluruh pejabat RSU dr Soetomo, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Harsono dan Kepala BPJS Fachmi Idris.

Sebelum masuk ke mobil, Presiden memberikan sedikit pernyataan kepada wartawan. Menurut dia, sistem BPJS merupakan strategi yang baik dalam memberikan pelayanan kesehatan. Meski demikian, ia tidak menampik jika masih terdapat kekurangan yang harus diatasi. "Di seluruh Tanah Air, ada kekurangan di sana-sini itu wajar, tapi harus diatasi," kata SBY.

Ia berharap cita-cita agar rakyat Indonesia mendapat jaminan kesehatan bisa terwujud, salah satunya melalui RSU dr Soetomo sebagai rumah sakit pilot project BPJS. Ia juga berpesan kepada semua pimpinan rumah sakit untuk bekerja sebaik-baiknya dalam melaksanakan program jaminan kesehatan ini.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Harsono mengatakan, Presiden SBY memberikan pesan khusus kepada penyelenggara layanan kesehatan masyarakat di Jawa Timur. "Diharapkan seluruh peserta ter-cover semua, terutama yang kurang mampu. Intinya, tidak ada orang sakit yang ditolak untuk pelayanan (kesehatan)," kata Harsono.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Berita terkait

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

7 Agustus 2022

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.

Baca Selengkapnya

DJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

16 Februari 2022

DJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Dewan Jaminan Sosial Nasional memastikan dana awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan mencukupi untuk beberapa tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Usut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN

6 Februari 2018

Usut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN

Kajian KPK menunjukkan kelemahan dan potensi penyimpangan dalam dana kapitasi SJSN terbagi menjadi empat aspek.

Baca Selengkapnya

BPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar  

20 April 2017

BPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar  

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perusahaan yang patuh dalam mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 85 persen.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan

30 Maret 2017

Begini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan ada opsi
yang digodok pemerintah untuk menekan defisit program jaminan
kesehatan nasional.

Baca Selengkapnya

Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial

24 April 2016

Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial

Abdi dalem, menurut dia masuk kategori pekerja informal, meskipun menerima gaji dari APBD dan honor dari dana keistimewaan.

Baca Selengkapnya

Abdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara  

24 April 2016

Abdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara  

Beberapa jadi abdi dalem, di antaranya Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Baca Selengkapnya

Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?

24 April 2016

Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?

Barulah sejak UU Nomer 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan pada 2012, Suyatman dan abdi dalem lainnya berlega hati.

Baca Selengkapnya

86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan  

27 Januari 2016

86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan  

Pemerintah menyediakan dana Rp 48 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja

14 Desember 2015

Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial membebani pekerja kelas kecil dan menengah

Baca Selengkapnya