TEMPO.CO, Malang - PT PLN (Persero) mendeklarasikan program "PLN Bersih, Bebas Suap dan Gratifikasi" di Malang. Sejumlah tokoh masyarakat, akademikus, serta perwakilan dari kejaksaan dan kepolisian hadir dalam acara itu. PLN juga melibatkan kelompok masyarakat untuk mengawasi kinerjanya. "Jika ada pegawai PLN yang terima suap dan gratifikasi, laporkan saja," kata General Manager PLN distribusi Jawa Timur, Harianto, Senin, 30 Desember 2013.
PLN mengklaim akan menolak segala bentuk bingkisan atau parsel saat Lebaran dan Natal. Seluruh mitra kerja dan institusi lain diminta tak memberikan bingkisan apa pun. Menurutnya, selama empat tahun terakhir, PLN melakukan gerakan PLN bersih dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Transparency International Indonesia (TII).
PLN mengajak konsorsium perguruan tinggi negeri di Jawa Timur untuk melakukan survei kepuasan pelanggan dan titik rawan korupsi. Hasilnya, proses pengadaan barang dan jasa menjadi titik rawan korupsi mencapai 16 persen. Sedangkan operasi penertiban sambungan dan pasang baru sambungan listrik sama-sama mencapai 12 persen.
Manajer PLN area Malang Agung Suharna mengatakan akan menggandeng kelompok masyarakat untuk mengawasi PLN. Caranya, petugas PLN secara rutin melakukan pertemuan dengan 10 kelompok masyarakat. Tujuannya, untuk menyerap keluhan dan mencari titik rawan korupsi. "Mungkin masih ada persepsi yang melekat bahwa berhubungan dengan PLN itu sulit, untuk mendapat pelayanan yang baik harus memberikan pelicin," katanya.
Ketua organisasi Malang Corruption Watch (MCW), Luthfi Jayadi Kurniawan, meminta agar PLN terbuka dalam hal pelayanan yang diberikan. Sebab selama ini pelayanan terkesan rumit dan berbiaya mahal. Apalagi, selama ini banyak pelanggan yang menggunakan jasa calo untuk proses pasang baru ataupun bentuk pelayanan yang lain.
"Biaya dua kali lipat dari tarif resmi," katanya. Untuk itu, PLN diminta mengawasi dan menertibkan rekanan PLN. Jika ditemukan pelanggaran, PLN diminta tegas menjatuhkan sanksi. PLN juga diminta tidak bekerja sama dengan rekanan yang melakukan pungutan ataupun menerima suap dan gratifikasi.
Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis
5 hari lalu
Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, lakukan kunjungan kerja ke RSUD Umbu Rara Meha dan Puskesma Lewa, di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Pambotanjara
5 hari lalu
Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Pambotanjara
Salah satu warga Desa Pambotanjara, dengan langkah pasti, masuk ke area instalasi pengolahan air terpadu, pemberian Kementerian Sosial untuk membantu pemenuhan air bersih masyarakat.
Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
13 hari lalu
Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen memiliki dampak signifikan untuk kemakmuran/kesejahteraan masyarakat.
GM PLN UID Banten Operasikan 51 Unit SPKLU, Layani Arus Balik Jalur Mudik Tol Jakarta-Merak
21 hari lalu
GM PLN UID Banten Operasikan 51 Unit SPKLU, Layani Arus Balik Jalur Mudik Tol Jakarta-Merak
Di setiap lokasi rest area SPKLU terdapat posko siaga PLN yang dapat dimanfaatkan para pengguna mobil listrik untuk beristirahat dan menunggu pengisian baterai.
PLN Siapkan SPKLU di Banyak Lokasi, Pemudik: Pakai Mobil Listrik Jadi Nyaman!
25 hari lalu
PLN Siapkan SPKLU di Banyak Lokasi, Pemudik: Pakai Mobil Listrik Jadi Nyaman!
PLN telah menyiagakan 1.299 unit SPKLU yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Khusus momen mudik tahun ini, PLN juga menyiagakan petugas yang berjaga 24 jam untuk membantu para pemudik