Tahun 2013, Pelanggaran HAM di Indonesia Meningkat

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 26 Desember 2013 15:56 WIB

Sejumlah polisi mengamankan seorang pengunjuk rasa saat memperingati Hari Anti Korupsi Internasional di Tol Reformasi, Makassar, Sulsel, (9/12). Aksi tersebut berujung bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. ANTARA FOTO/Ekho Ardiyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan sepanjang Januari-November 2013, telah terjadi 709 kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 448 kasus. Sementara pada 2011, angka pelanggaran HAM 112 kasus. "Tahun ini ada 4569 warga sipil yang menjadi korban. Ratusan meninggal dunia," kata Haris, Kamis, 26 Desember 2013.

Menurut Haris, ada tiga jenis pelanggaran HAM yang menonjol sepanjang 2013. Pelanggaran HAM yang paling mengusik masih didominasi oleh konflik eksploitasi sumber daya alam. Pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan menyusul di tempat kedua. Terakhir, aparat, mulai dari kepolisian sampai TNI, menyalahgunakan wewenangnya.

Selain pembiaran aparat, kata Haris, Presiden selaku otoritas tertinggi tak pernah berupaya memperkuat komisi pengawas aparat negara, seperti polisi dan TNI. Produk hukum yang dibikin hanya untuk menunjang kepentingan ekonomi-politik kelompok tertentu saja. "Yang dibilang sebagai kejahatan ternyata tak ada sanksinya. Tak heran pelanggaran HAM akan terus berulang," kata Haris.

Meningkatnya pelanggaran HAM sepanjang 2013, kata Haris, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembiaran. SBY dianggap tak pernah menindak tegas atau minimal meminta institusi pelanggar HAM untuk mengevaluasi diri. "Tak ada komitmen menuntaskan pelanggaran HAM. Cuma janji. Khas SBY."

KontraS menilai, selepas pemerintahan Abdurrahman Wahid, Presiden tak pernah berupaya menyelesaikan persoalan yang menyerempet persoalan politis seperti pelanggaran HAM. SBY, kata Haris, yang sudah memerintah sembilan tahun juga dianggap tak berkomitmen merampungkan kasus pelanggaran HAM. Indikasi makin menguat ketika SBY kian dekat dengan Prabowo Subianto, figur yang dianggap KontraS sebagai pelanggar HAM tapi tetap melenggang bebas.

KHAIRUL ANAM




Berita Terpopuler
Natal, Megawati dan Jokowi Kunjungi Ahok
Konsumsi Narkoba, Bos Hanura Diancam Bui 12 Tahun
Jokowi: Perbaikan Tanggul Latuharhary Tiga Hari
Jokowi: Libur Natal Pegawai DKI Tetap Kejar Setoran

HAM

Berita terkait

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

1 hari lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

2 hari lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

3 hari lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz membantah tudingan KKB yang menyatakan pemerintah Indonesia menutup akses lembaga HAM ke Papua.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua

7 hari lalu

TPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua

TPNPB-OPM meminta pemerintah Indonesia membuka akses bagi lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional ke Papua.

Baca Selengkapnya

Prihatin Kekerasan Terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang yang Menggelar Doa Rosario, Dirjen HAM: Perlu Dialog

9 hari lalu

Prihatin Kekerasan Terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang yang Menggelar Doa Rosario, Dirjen HAM: Perlu Dialog

Menurutnya, kasus kekerasan seperti yang dialami mahasiswa Universitas Pamulang tidak boleh terjadi di Indonesia yang menjunjung tinggi pancasila.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

13 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

25 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

30 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

58 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

15 Maret 2024

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya