Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama Kader PDIP Joko Widodo (Jokowi) (kanan) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani usai menutup Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, (8/9). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Olly Dondokambey, mengatakan partainya sudah memberikan mandat kepada Megawati untuk menentukan calon presiden. Apakah itu Jokowi, Mega sendiri, atau nama lainnya. Alasan pemberian mandat itu karena, "Beliau punya intuisi politik yang tajam," kata dia di kompleks Senayan, Senin, 16 Desember 2013.
Seperti diketahui, hasil Kongres PDI Perjuangan di Bali pada 2010 silam memberikan amanah kepada Megawati untuk menentukan siapa calon presiden. Mega sendiri hingga kemarin masih menyimpan rapat soal capres-cawapres partainya. (Baca pula: Soal Capres, Mega: Nunggu Pileg Dulu Ya)
Menurut Olly, PDI Perjuangan memang tetap menggunakan survei sebagai salah satu alat ukur untuk menentukan elektabilitas seseorang. Hanya saja, Ketua Komisi Keuangan DPR ini mengatakan Megawati pernah mengambil keputusan dengan mengabaikan hasil survei. "Jokowi dan Ganjar tidak akan menjadi gubernur jika mengacu pada survei," kata dia.
Olly mengakui, ada sejumlah nama muncul di internal partai untuk dimajukan pada pilpres tahun depan. Misalnya, ada keinginan kader untuk mengusung Megawati sebagai calon presiden. Olly menilai dorongan kepada Megawati lebih karena pengalaman Megawati.
"Megawati berpengalaman sebagai ketua umum dan presiden," kata dia. Meskipun hanya menjadi presiden selama 2,5 tahun, Megawati dianggap bisa menyediakan landasan yang bagus untuk Indonesia. "Kita butuh pemimpin berpengalaman dalam situasi seperti sekarang," ujar dia.
Ada pula opsi untuk memasangkan Megawati dengan Jokowi atau memasangkan Jokowi dengan Puan Maharani. "Wacana ini muncul dalam diskusi internal partai," ujarnya.
Dalam Rakernas di Ancol beberapa waktu lalu, nama Jokowi juga sempat menguat sebagai figur yang dinominasikan sebagai calon presiden. Namun, PDI Perjuangan memilih menunda penetapan calon presiden dengan mengatakan akan menunggu momen yang tepat.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
3 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
