TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok masyarakat di Banten yang tergabung dalam Masyarakat Pembaruan Banten mendesak Ratu Atut Chosiyah Chasan nonaktif dari jabatannya sebagai Gubernur Banten. Desakan ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menetapkan Atut sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Pilkada Lebak, Banten.
"Kami mendesak agar Atut Chosiyah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur Banten," ujar Uday Suhada Koordinator MPB di Serpong, Selasa, 17 Desember 2013. Uday mengatakan, ditetapkannya status tersangka kepada Atut membuat Banten mengalami krisis legitimasi politik. "Terima kasih kepada KPK atas ditetapkannya Atut sebagai tersangka," kata Uday.
Uday menyatakan, sumber korupsi di Banten selama ini adalah perselingkuhan antara politik dan premanisme. "Ketika premanisme redup ia digantikan dengan uang," katanya. Politikus dan aparat negara yang menjadi sasaran politik uang tersebut. "Karena itu kami berharap KPK membongkar perselingkuhan ini sampai ke akar-akarnya," ujarnya.
Menurutnya, pihak-pihak yang berselingkuh dengan pusat kekuasaan Banten selama ini termasuk partai dan politikus utama pendukung Atut. Masyarakat Banten, kata dia, sangat bersukacita dengan penetapan Atut sebagai tersangka.
Sebab, masyarakat Banten yang telah lama mengetahui masalah korupsi yang menggurita di Banten berharap agar penegak hukum turun ke Banten. "Harapan itu baru mulai nyata, ini menumbuhkan optimisme bahwa kami bisa bersih," kata Uday.
JONIANSYAH
Topik Terhangat
Atut Tersangka | Mita Diran | Petaka Bintaro | Sea Games | Pelonco ITN
Berita terkait
Pimpinan KPK Isyaratkan Atut Jadi Tersangka
Status Baru Atut Diumumkan Siang Ini
Terkait Suap MK, Atut Bertemu Akil di Singapura
Rumah Digeledah KPK, Atut Akan Jadi Tersangka?
Atut Kena Kasus, Rano Diminta Fokus ke Banten
Berita terkait
Kontingen Banten Siap Ikuti Jumbara PMR Nasional IX 2023
28 Juni 2023
Sebanyak 75 peserta kontingen Banten telah mengikuti berbagai tahapan seleksi.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Sebut Dinasti Politik Banten Bikin Rentan Hak Pemilih di Pemilu 2024
12 Mei 2023
Komnas HAM melakukan pemantauan pra pemilu untuk menemukan potensi kerawanan hilangnya hak warga negara dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRiwayat Sesar Ujung Kulon, Sesar Aktif Penyebab Gempa Banten
11 Mei 2023
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa Banten kemarin dipicu aktivitas sesar aktif dasar laut.
Baca SelengkapnyaPemkot Tangsel Klaim Kasus Stunting Terendah di Provinsi Banten
28 Januari 2023
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan pentingnya kepastian hukum bagi kelurahan untuk menjalankan peran dan kewenangan dalam melawan stunting.
Baca SelengkapnyaSekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI
5 Oktober 2022
Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.
Baca SelengkapnyaSelain Lukas Enembe, Inilah Daftar Gubernur yang Pernah Jadi Tersangka KPK
22 September 2022
Penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK menambah daftar gubernur yang jadi tersangka.
Baca SelengkapnyaMentan Dorong Banten Hasilkan Kedelai Lokal Berkualitas
15 September 2022
Banten memiliki lahan yang subur dan bisa dilakukan penanaman kedelai secara besar-besaran.
Baca SelengkapnyaMakin Tercekik Setelah Tarif Ojek Online Naik
8 September 2022
Pengemudi ojek online khawatir jumlah penumpang akan semakin berkurang setelah pemerintah menetapkan tarif ojek online baru pasca-kenaikan harga BBM.
Baca SelengkapnyaJalan Nasional di Provinsi Banten Diklaim Siap untuk Mudik Lebaran 2022
12 April 2022
Untuk persiapan Mudik Lebaran 2022, Pemprov Banten telah merampungkan pembangunan dua jembatan, yakni Jembatan Aria Wangsakara dan Ciberang.
Baca SelengkapnyaPemprov Banten Rampungkan 2 Jembatan di Akhir Februari 2022
12 Februari 2022
Pemerintah Provinsi Banten menargetkan penyelesaian pembangunan dua jembatan di akhir Februari 2022.
Baca Selengkapnya