TEMPO Interaktif, Jakarta:Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mendesak Presiden Megawati segera mengambil keputusan dalam proses pengangkatan hakim HAM Ad Hoc. Itu agar peradilan HAM dapat segera dilaksanakan. Demikian disampaikan Ketua Umum IKAHI Toton Suprapto dalam konferensi pers, seusai menghadap Presiden di Istana Negara, Rabu (9/1). Presiden Megawati mengaku masih mempelajarinya. “Jangan sampai ada masalah-masalah dan yang bersangkutan benar-benar terlepas dari pengaruh politik,” ujar Presiden seperti dikutip Toton. Namun IKAHI menilai, meskipun terkesan lama mengambil keputusan, keputusan yang akan dihasilkan tidak akan terlambat. “Ini tidak terlambat, karena sedang dipelajari. Tapi saya tidak berani tanya Ibu kapan beliau akan menandatangani surat keputusan itu,” Toton menjelaskan. Toton menekankan bahwa tidak ada kendala dalam proses pengangkatan hakim Ad Hoc tersebut. Ia menepis anggapan bahwa kelambanan itu disebabkan karena adanya tekanan. “Presiden sendiri mengatakan bahwa dirinya bebas dari tekanan. Tekanan apa pun juga asal demi kepentingan negara beliau siap melaksanakannya,” dia menguraikan. Ia tidak bersedia berkomentar ketika ditanya bahwa kelambanan itu diakibatkan karena ada salah seorang hakim yang bermasalah. IKAHI berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama Presiden sudah menandatangani surat keputusan pengangkatan itu. Toton menolak memberitahukan nama-nama calon hakim Ad Hoc yang diajukan kepada Presiden oleh Mahkamah Agung. “Nanti setelah diteken, kita beritahu,” kilahnya. Seperti diketahui, hingga saat ini Presiden belum juga menandatangani SK pengangkatan hakim Ad Hoc untuk peradilan HAM Ad Hoc. Presiden masih mempertimbangkan beberapa hal menyangkut calon-calon hakim tersebut. Karena itu, Presiden telah memanggil Menkeh dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, untuk meminta pendapat dan sarannya mengenai masalah itu. (Dara Meutia Uning – Tempo News Room)