TEMPO.CO, Yogyakarta - Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Gunung Kidul mendesak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta alokasikan dana keistimewaan untuk dalang. “Untuk menggelar pentas di desa,” kata Ketua Pepadi Gunungkidul Ki Heri Nugroho usai Musyawarah Daerah Pepadi Gunung Kidul Ahad 8 Desember 2013.
Heri menuturkan, dana keistimewaan sangat dibutuhkan dalang yang selama ini sering menalangi kekurangan anggaran dari pemerintah daerah ketika mengisi acara rasulan (selamatan) di desa sekali setahun. “Dalang harus putar otak untuk menyiasati agar pagelaran untuk masyarakat tetap bisa dilakukan,” ujarnya.
Di Gunung Kidul hanya ada 36 paket pagelaran yang digelar tiap tahun untuk 36 desa. Padahal ada 144 desa di 18 kecamatan. Tiap tahun satu desa pasti mengelar tradisi rasulan (bersih desa) dengan mengundang dalang. “Karena anggaran yang disediakan hanya untuk 36 desa, maka desa lain tak menanggap wayang ketika puncak acara rasulan berakhir,” kata Heri.
Sekali pertunjukan semalam suntuk untuk biaya pertunjukan wayang hanya tersedia dana Rp 5 juta dari totoal kebutuhan minimal Rp 8 juta. “Kami berharap dengan dana keistimewaan itu semua desa bisa merasakan penyelenggaraan acara tradisi yang lengkap,” kata dia.
Gunung Kidul merupakan daerah penghasil dalang yang produktif dibanding daerah lain di DIY. Saat ini ada 120 dalang dari usia 10 tahun hingga 70 tahun. Media pendidikan bagi dalang itu selama ini hanya lewat pertunjukan wayang langsung atau rekaman audio. Padahal jumlah pementasan terbatas. “Hampir tidak ada seminar, diskusi dan workshop untuk dalang,” ujar Heri.
Dia berharap dana keistimewaan itu bisa dipakai menyelenggarakan media pendidikan untuk menghasilkan dalang professional. “Dengan lebih sering pagelaran wayang ini digelar bis menjaga semangat melestarikan profesi dalang,” kata dia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Syarif Armunanto mengatakan, dana keistimewaan untuk Gunung Kidul baru menyasar sektor pendidikan. Padahal salah satu target dana keistimewaan yang pada termin pertama ini diterima Rp 115 miliar adalah sektor kebudayaan. “Untuk bidang lain kami belum tahu, karena semua ditangani langsung pihak provinsi DIY,” kata dia.
