TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag) menduga ada uang rakyat sebesar Rp 8 miliar yang hilang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat, tahun 2013. Dana yang hilang itu di antaranya bagian dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau SILPA. Dugaan ini disampaikan oleh peneliti Mapag, Haryono, Rabu, 4 Desember 2013.
Menurut Haryono, terdapat perbedaan pencantuman sisa anggaran di dalam APBD tahun ini dan tahun sebelumnya. Dalam laporan APBD 2012, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 341 miliar. Laporan sisa anggaran ini telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Perubahan.
Sisa anggaran itu terdiri dari saldo giro sebesar Rp 131 miliar, kas bendahara pengeluaran sebesar Rp 1,5 miliar, kas Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Garut Rp 8,1 miliar, dan dana deposito yang tersimpan di Bank Jabar Banten sebesar Rp 200 miliar.
Besaran sisa anggaran ini dicantumkan berbeda di dalam APBD Garut 2013. Dalam APBD murni, jumlah SILPA tercatat sebesar Rp 325 miliar. Sementara dalam APBD perubahan, SILPA menjadi Rp 333 miliar. "Perubahan SILPA itu akan terjadi pada akhir tahun setelah anggaran digunakan, tapi ini di awal anggaran saja sudah ada perubahan dengan tahun sebelumnya," ujar Haryono.
Haryono mempertanyakan akuntabilitas APBD Garut tahun ini karena adanya perbedaan tersebut. Ia berpendapat, pemerintah daerah telah melanggar Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dia mengatakan telah menanyakan perbedaan ini ke pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui surat resmi. Namun hingga kini belum juga ada jawaban. "Kecurigaan kami jadi semakin besar karena tidak ada jawaban sedikit pun dari pemerintah," ujar Haryono.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Garut, Totong, membantah ada dana yang hilang dari APBD. Menurut dia, perbedaan muncul karena APBD murni adalah angka prediksi sementara. Angka itu belum diaudit oleh BPK. Sementara angka yang tercantum dalam anggaran perubahan adalah jumlah dana yang terdapat dalam kas daerah.
"Bila ditotal, jumlah sisa anggaran itu sama dengan audit BPK. Bedanya, kami hanya mencatat jumlah uang yang ada di kas daerah, yakni Rp 333 miliar. Sedangkan sebesar Rp 8 miliar, uangnya ada di rumah sakit, tidak ada di kas daerah," ujarnya.
SIGIT ZULMUNIR
Baca juga:
Sandra Dewi dan Orang Terkaya ke-125, Ada Apa?
Tiga Jejak Cikeas di Hambalang
Ini Daftar Penerima Duit Hambalang dari Nazaruddin
Nama Sudi Silalahi Ada di SMS Sepupu SBY ke Wafid
Bu Pur Panggil Kapolri 'Dik Tarman'
Negara Mana Paling Korup Sedunia?
Sepupu SBY Sebut Sudi Silalahi di Sidang Hambalang
Lobi Proyek Hambalang Disebut Lewat Jalur Anas
Ayu: Kasus Sitok Berlawanan dengan Isu Perempuan Salihara
Berita terkait
Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran
7 Desember 2019
"Dari pengalaman ketika pemda menerapkan sistem pembayaran non tunai pendapatan daerahnya meningkat," kata Wahyu Purnama Kepala Bank Indonesia
Baca SelengkapnyaKata Tjahjo Kumolo Soal Anak Buah Anies Baswedan Mundur
4 November 2019
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan mundur anak buah Anies Baswedan merupakan hak pribadi.
Baca SelengkapnyaKata Lulung ke Ahok dan Anies: Selesaikan Kerja dan Antikorupsi
22 April 2017
Lulung menyoroti kasus dugaan korupsi UPS yang masih menyisakan pelaku yang menurutnya belum tersentuh.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Menteri Tjahjo Cegah Kebocoran Anggaran
2 Januari 2017
Inspektorat diminta memantau perizinan, hibah bantuan sosial,
pajak retribusi, pengadaan barang dan jasa, dan perencanaan anggaran.
Cegah Intervensi, KPK Awasi Penyusunan Anggaran Daerah
11 Februari 2016
KPK mengakui proses merancang APBD kerap diintervensi oleh berbagai pihak sehingga tujuan pembangunan meleset.
Baca SelengkapnyaDewan Tengarai Anggaran Jumat Ibadah Diselewengkan
1 Oktober 2015
Anggaran untuk penceramah ibadah Jumat terserap, tetapi kegiatannya tidak ada
Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?
12 Agustus 2015
Ahok berujar, pendapatan yang masuk ke kas daerah hanya Rp 26 miliar.
Baca SelengkapnyaPukat UGM Tolak SP3 Idham Samawi
10 Agustus 2015
Aktivis antikorupsi menilai SP3 Idham Samawi tidak berdasar.
Baca SelengkapnyaKorupsi APBD, KPK Periksa Pejabat Riau di Pekanbaru
3 Agustus 2015
Mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka bekas Gubernur Riau, Annas Maamun, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, Ahmad Kirjuhari.
Baca SelengkapnyaAhok Kunci Konsultan yang Gelembungkan Anggaran
14 Mei 2015
Di APBD pembangunan gelanggang olahraga Rp 48 miliar, penghitungan di lapangan cuma Rp 30 miliar. Di Jakarta ada 33 gelanggang olahraga.
Baca Selengkapnya