TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan DPR mendesak pemerintah memperluas dan mempercepat penggunaan sistem persandian di seluruh jalur komunikasi penting. Komunikasi tersebut meliputi pimpinan negara, lintas kementerian dan lembaga, hingga kantor perwakilan Indonesia di seluruh dunia.

”Pemerintah juga harus menata infrastruktur teknologi komunikasi agar dapat menjamin keamanan setiap warga negaranya yang menggunakan infrastruktur komunikasi,” kata Ketua Komisi Pertahanan DPR Mahfud Siddiq dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2013.

Desakan ini menyusul dugaan keterlibatan perusahaan penyedia layanan komunikasi dalam penyadapan. Soalnya, saat ini perusahaan komunikasi di Indonesia umumnya dimiliki perusahaan asing. ”Sehingga potensi disadap oleh asing cukup tinggi,” kata dia. Karena itu, Komisi Pertahanan mendukung dan mendesak pemerintah segera memperkuat pertahanan dunia maya. Menurut Mahfud, pertahanan dunia maya setidaknya mampu meredam potensi penyadapan komunikasi dari luar.

Komisi Pertahanan DPR pada Kamis, 28 November 2013, mengundang sejumlah perwakilan pemerintah untuk berbicara soal perkembangan terakhir isu penyadapan yang dilakukan Australia. Hadir sebagai wakil pemerintah adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala Polri Jenderal Sutarman, Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal Marciano Norman, dan Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal Djoko Setiadi.

Komisi Pertahanan DPR menilai, bukan hal yang mustahil bagi Indonesia membentuk pasukan khusus dunia maya. ”Sebab, sumber daya manusia kita untuk urusan ini cukup mumpuni,” kata Mahfud. Selain itu, pemerintah diharapkan segera membangun satelit komunikasi sendiri. Sebab, sampai saat ini, Indonesia masih menumpang satelit milik negara lain yang tentu rentan untuk disadap. "Kami mendukung pemerintah segera membuat satelit sendiri. Kami pastikan programnya bisa jalan tahun 2014," kata dia.

Adapun Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal Marciano Norman mendukung wacana satelit khusus untuk komunikasi penting dan pertahanan Indonesia. Menurut dia, sudah seharusnya Indonesia punya satelit khusus untuk bidang pertahanan. "Jadi satelit khusus untuk Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, termasuk intelijen, juga harus punya sendiri," kata Marciano di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2013.

Saat ini satelit komunikasi pertahanan Indonesia masih menumpang pada satelit komunikasi biasa. Hal ini diakui Marciano sangat rentan terjadi penyadapan dari pihak tak bertanggung jawab. Terlebih, Marciano berharap satelit khusus ini diproduksi sendiri oleh Indonesia, termasuk segala macam komponen di dalamnya. Menurut dia, satelit produksi dalam negeri sangat aman dari kemungkinan penyadapan yang dilakukan negara lain. "Mudah-mudahan segera terealisasi," kata dia.

INDRA WIJAYA