DPR Senang Pembelian Hercules Australia Batal  

Reporter

Selasa, 26 November 2013 19:27 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau pesawat Hercules yang akan diberangkatkan bersama Satgas penanggulangan bencana asap di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Selasa (25/6). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Ramadhan Pohan mengapresiasi langkah Kementerian Pertahanan yang membatalkan rencana pembelian dan penerimaan hibah pesawat angkut C-130 Hercules dari Australia.

"Kalau benar pembatalan ini karena penyadapan, toplah," kata Ramadhan sambil mengacungkan jempol tangan kanannya di gedung DPR, Selasa, 26 November 2013.

Politikus Partai Demokrat itu lantas mendesak pemerintah untuk menghentikan kerja sama lainnya dalam bidang pertahanan dengan Negeri Kanguru. Hal itu dianggapnya perlu sebagai pernyataan sikap pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia yang belum juga meminta maaf atas penyadapan.

Menurut dia, Indonesia tak usah takut menghentikan kerja sama pertahanan dengan Australia. Sebab, masih banyak negara lain yang berpotensi dalam bidang pertahanan. "Masih ada Rusia, Cina, dan Jerman. Australia jangan merasa sok penting," ujarnya.

Ramadhan berpendapat jika Australia tak kunjung meminta maaf, Indonesia bisa lebih tegas dengan menghentikan kerja sama dalam bidang pangan dan ekonomi. Indonesia kini mengimpor banyak komoditas dari Australia. Namun, ia menganggap Indonesia bisa dengan mudah membeli komoditas tersebut dari negara lain.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyatakan tak meneruskan rencana pembelian enam pesawat angkut C-130 Hercules bekas dari Australia. Tawaran hibah empat unit pesawat serupa dari Negeri Kanguru pun ikut ditolak.

INDRA WIJAYA

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

3 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

6 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

6 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

8 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya