Andhi Nirwanto Diminta Buru Aset Koruptor

Reporter

Editor

Isma Savitri

Kamis, 21 November 2013 11:01 WIB

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Andhi Nirwanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Basrief Arief meminta wakilnya, Andhi Nirwanto, melanjutkan tugas pendahulunya, Darmono, memburu aset para koruptor. "Saya harap berbekal pengalaman, Saudara bisa meningkatkan keberhasilan pencarian terpidana, tersangka, dan aset-aset hasil kejahatan," kata Basrief di Jakarta, Kamis, 21 November 2013.

Hari ini, Andhi resmi menjabat Wakil Jaksa Agung. Sebelumnya, Andhi adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ia juga pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.

Basrief juga meminta Andhi melanjutkan reformasi birokrasi di Kejaksaan Agung. Peningkatan kinerja diharapkan Basrief bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.

"Masih ada oknum Kejaksaan yang melakukan penyimpangan sehingga melukai hati masyarakat pencari keadilan. Upaya yang tepat untuk memperbaiki ini adalah reformasi birokrasi," kata Basrief.

Pelantikan Andhi dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dari berbagai instansi. Misalnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Pol Imam Soedjarwo, Ketua Komisi Hukum DPR Pieter Zulkifli dan anggota Komisi Hukum DPR Amir Syamsuddin.

Hari ini juga akan dilantik tiga pejabat eselon satu di lingkungan Kejaksaan Agung. Mereka adalah Jaksa Agung Muda (JAM) Tindak Pidana Umum Basuni Masyarif, JAM Tindak Pidana Khusus Widyo Pramono, dan JAM Pembinaan Bambang Waluyo.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

Berita terkait

Jaksa Agung Sebut Tak Segan Menindak Jaksa Baru yang Menyimpang

13 Agustus 2021

Jaksa Agung Sebut Tak Segan Menindak Jaksa Baru yang Menyimpang

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan sudah banyak jaksa senior yang dihukum karena melakukan pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Beredar Chat 'Papa Minta Uang' Diduga Kepala Kejaksaaan Halsel  

15 Juni 2017

Beredar Chat 'Papa Minta Uang' Diduga Kepala Kejaksaaan Halsel  

Pesan WhatsApp 'Papa Minta Uang' diduga dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Halsel), Cristian Ratu Anik ramai beredar di publik.

Baca Selengkapnya

Hadiri Diklat Jaksa, Ketua KPK: Jangan Jadi Ndoro, Jadilah Abdi  

16 Maret 2017

Hadiri Diklat Jaksa, Ketua KPK: Jangan Jadi Ndoro, Jadilah Abdi  

Jumlah jaksa di Indonesia dibanding penanganan perkara belum ideal.

Baca Selengkapnya

Pelantikan Kepala Kejaksaan di Rumah Dinas Wali Kota Dikecam

2 Maret 2017

Pelantikan Kepala Kejaksaan di Rumah Dinas Wali Kota Dikecam

Menurut aktivis antikorupsi, pelantikan kepala kejaksaan di rumah dinas wali kota bisa mengarah pada perdagangan pengaruh.

Baca Selengkapnya

Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara Rp4,1 T dalam 9 Bulan

20 Oktober 2016

Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara Rp4,1 T dalam 9 Bulan

Kinerja ini naik dari sebelumnya Rp643 miliar.

Baca Selengkapnya

Mekanisme Justice Collaborator Berpotensi Timbulkan Korupsi  

15 Agustus 2016

Mekanisme Justice Collaborator Berpotensi Timbulkan Korupsi  

Kejaksaan adalah instansi yang paling banyak mengeluarkan persetujuan justice collaborator bagi narapidana.

Baca Selengkapnya

Dua Tahun Memimpin, Jaksa Agung Prasetyo Dinilai Melempem  

24 Juli 2016

Dua Tahun Memimpin, Jaksa Agung Prasetyo Dinilai Melempem  

Kejaksaan sangat lambat menangani kasus BLBI.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Larang Edarkan Proposal Hut Adhyaksa

28 Juni 2016

Kejaksaan Agung Larang Edarkan Proposal Hut Adhyaksa

Juru bicara Kejaksaan Agung melarang jaksa meminta sumbangan dari sipil untuk merayakan Hari Adhyaksa.

Baca Selengkapnya

Jaksa Muda di Kejari Ketapang Edarkan Proposal HUT Adhyaksa

28 Juni 2016

Jaksa Muda di Kejari Ketapang Edarkan Proposal HUT Adhyaksa

Panitia di Kejaksaan Negeri Ketapang mengedarkan propsal permohonan bantuan perayaan Hari Bakti Adhyaksa ke-56.

Baca Selengkapnya

RAPBN 2017, Kejaksaan Minta Anggaran Rp 4,6 Triliun  

13 Juni 2016

RAPBN 2017, Kejaksaan Minta Anggaran Rp 4,6 Triliun  

Kejaksaan membutuhkan anggaran Rp 4,6 triliun masuk Rancangan APBN 2017 untuk delapan program yang akan dijalankan.

Baca Selengkapnya