Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh Menkopolhukam Joko Suyanto (dua kiri), Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa (dua kanan) saat bertemu dengan Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (20/11). TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal melayangkan surat resmi yang mempertanyakan penyadapan terhadap dirinya dan pejabat negara oleh intelijen Australia. "Akan dikirimkan segera," ujar dia dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 20 November 2013.
Menurut SBY, kerja sama keamanan dengan Australia dihentikan mulai hari ini. Kerja sama, kata dia, baru dilanjutkan setelah pemerintah Australia memberikan penjelasan resmi soal penyadapan. "Sejumlah kerja sama akan kami tinjau ulang, dan saya minta dihentikan terlebih dahulu," katanya.
Menurut SBY, kerja sama dihentikan sementara sampai pemerintah Australia memberikan penjelasan resmi ihwal isu penyadapan yang dilakukan intelijen Negeri Kangguru terhadap kepala negara dan pejabat tinggi Indonesia. "Saya minta pertukaran informasi dan intelijen dihentikan dulu, juga latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, sampai kami yakin tidak ada penyadapan terhadap tentara Indonesia," katanya.
Skandal penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia ini terkuak kepada publik setelah Guardian, ABC, dan Sidney Morning Herald, Senin lalu, melansir berita bahwa Australian Signal Directorate menyadap percakapan telepon SBY selama 15 hari pada 2009. Informasi ini berdasarkan dokumen yang dibocorkan mantan analis badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Hari ini, SBY bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Najib Riphat Kesoema, guna membicarakan perkembangan seputar penyadapan yang dilakukan Negeri Kangguru.
