Ribuan Buruh pabrik bersiap keluar ke jalan untuk memblokir Jalan Raya Bogor, Depok (31/10). Mereka menuntut kenaikan gaji buruh nasional. Tempo/Ilham Tirta
TEMPO.CO, Pekalongan - Presidium Aliansi Serikat Pekerja Pantura Barat, Damirin, menilai penilaian produktivitas buruh pada 2014 adalah sebagai upaya pemerintah dan pengusaha untuk menekan upah buruh. “Itu hanya permainan politik,” kata Damirin kepada Tempo, Ahad, 3 November 2013.
Wacana penilaian produktivitas buruh itu berbarengan dengan permintaan buruh agar jaminan kesehatan, sosial, dan jaminan hari tua bagi buruh diberlakukan mulai tahun depan. Aliansi mengaku belum terlalu mempermasalahkan penilaian produktivitas buruh itu karena masih sebatas wacana.
Damirin menganggap, Aliansi masih menunggu instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah sebelum mogok kerja nasional. Ahad sore, Pengurus Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah baru membahas sikap mengenai besaran upah minimum kabupaten/kota 2014.
Menurut Damirin, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah semestinya menetapkan formulasi penghitungan UMK pada Senin, 4 November 2013. “Sebab, Senin pekan lalu, Gubernur Ganjar Pranowo memberi batas waktu satu pekan bagi Dewan Pengupahan,” ujarnya.
Formula penghitungan besaran upah buruh digodog Dewan Pengupahan karena selama ini tidak ada patokan khusus untuk menetapkan nilai UMK. Sebab, ada perbedaan persepsi antara pengusaha dan buruh dalam menghitung kebutuhan hidup layak (KHL).
Kalangan pengusaha menentukan besaran KHL dengan rata-rata dari hasil survei selama satu tahun. Sedangkan kalangan buruh menggunakan hasil survei dalam bulan terakhir sebelum pembahasan UMK. Formula yang dihasilkan Dewan Pengupahan akan menjadi acuan bagi Gubernur untuk menentukan besaran UMK.
Bupati Pekalongan Amat Antono mengaku telah menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan nilai UMK yang direkomendasikan ke Gubernur. “Yang jelas, lebih tinggi dari (UMK) Kabupaten Batang, lebih rendah dari (UMK) Kota Pekalongan,” kata Amat. Hak prerogatif ditempuh Amat karena pembahasan UMK antara pengusaha dan buruh tidak mencapai kesepakatan.
