TEMPO.CO, Serang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap bahwa pembagian mobil kepada sejumlah anggota DPRD Banten merupakan bagian dari gratifikasi. Sebab, pemberian tersebut diterima karena jabatan yang diemban sebagai penyelenggara negara. "Kalau diterima dalam kapasitas jabatannya (anggota Dewan), masuk gratifikasi itu," kata juru bicara KPK, Johan Budi, Senin, 28 Oktober 2013.
Menurut Johan, tidak ada batasan rupiah dalam pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Namun, kata Johan, perlu bukti kuat terkait dugaan gratifikasi terhadap seseorang. "Harus ada buktinya. Kalau memang benar, silakan laporkan ke KPK," dia menegaskan.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Banten Aris Hudijono mengaku sudah mendengar informasi mengenai dugaan pembagian mobil ke sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD Banten tersebut. "Saya dengar, tapi belum tahu secara mendalam. Yang jelas, kalau sejumlah anggota Banggar yang ke Singapura akan kami kroscek," kata Aris, Senin, 28 Oktober 2013. "Kalau yang soal gratifikasi kendaraan, itu urusan penegak hukum."
Menurut dia, tidak semua anggota DPRD Banten mengetahui soal ini. "Tidak semua tahu soal ini," kata Aris, Senin, 28 Oktober 2013.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Banten Ridwanysah mengatakan, meski sudah mendengar, dia belum menindaklanjutinya. Ridwansyah memilih menunggu kejelasan proses hukum atas kasus Wawan. "Kita tunggu saja nanti, masalah pemberian mobil ini apakah terungkap di persidangan atau tidak. Kalau ada, kita baru ambil langkah. Kita hormati proses hukum," katanya.
Sebelumnya, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, tersangka kasus suap Pilkada Lebak, ternyata banyak berperan mengendalikan anggota DPRD Banten. Setelah sempat beredar foto sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD Banten bersama Wawan yang sedang menonton Grand Prix (GP) F1, beredar informasi bahwa ada sejumlah anggota Dewan dari beberapa fraksi yang menerima mobil mewah.
Setidaknya, ada sembilan nama yang mendapatkan mobil mewah dari Wawan. Satu di antaranya tidak lagi menjabat karena telah di-PAW. Mereka yakni Eddy Yus Amirsyah (Partai Demokrat), Aeng Haerudin (Partai Demokrat), Media Warman (Partai Demokrat), Sonny Indra Djaya (Partai Demokrat), Thoni Fathoni Mukson (PKB), Agus Puji Raharjo (PKS), Suparman (Golkar), Hartono (Golkar), dan Jayeng Rana (dulu PDIP, sekarang NasDem).
Eddy Yus Amirsyah mendapatkan empat mobil, yaitu Jeep Rubicon, Moris, serta Mercy seri E dan seri R. Aeng Haerudin mendapat Mercy E300 dan Toyota Alphard, Media Warman mendapat Honda CR-V dan Mercy C200, Sonny Indra Djaya mendapat Honda CR-V, serta Thoni Fathoni Mukson mendapat Land Cruiser Prado dan Toyota Alphard. Adapun Agus Puji Raharjo mendapatkan Mercy C200 hitam, Suparman mendapat Toyota Alphard, Hartono mendapat Honda CR-V, sementara Jayeng Rana mendapat Mercy E300 dan Jaguar merah.
WASI'UL ULUM
Berita terkait
Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK
3 jam lalu
Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK
Baca SelengkapnyaPengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar
4 jam lalu
Syahrul Yasin Limpo mengatakan seluruh pernyataan saksi yang menuding dirinya tidak benar.
Baca SelengkapnyaJaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan
8 jam lalu
Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU
16 jam lalu
Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang
Baca SelengkapnyaBusyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis
21 jam lalu
Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati
22 jam lalu
Gus Muhdlor dilarang menjalankan tugas sebagai bupati jika sedang menjalani masa tahanan.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim
23 jam lalu
Pengacara eks Kepala Rutan KPK menghormati putusan praperadilan meski tidak sependapat dengan hakim.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah
1 hari lalu
Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan eks Kepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Achmad Fauzi
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP
1 hari lalu
Eks Sespri Kasdi Subagyono minta perlindungan LPSK karena BAP miliknya di KPK bocor ke tangan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaSidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan
1 hari lalu
Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024
Baca Selengkapnya