TEMPO Interaktif, Jakarta: Keluarga Munir melalui Kontras dan Imparsial mendesak DPR menggunakan hak interpelasi dalam menyelesaikan kasus tewasnya Munir. DPR diminta mempertanyakan keseriusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembentukan Tim Khusus Investigasi Munir. ?Kami mengecam keras penolakan Presiden membentuk tim investigasi,? kata Usman Hamid, Koordinator Kontras dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/12). Kemarin, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menjelaskan pemerintah menolak pembentukan tim investigasi kasus Munir dengan alasan masih menunggu perkembangan dan kemajuan penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Penolakan ini, kata Hamid, menunjukan sikap tidak bertanggung jawab pemerintah untuk memastikan penyelidikan yang tuntas dan benar terhadap Munir, yang tewas dalam pesawat Garuda menuju Belanda 7 September lalu.Ia menambahkan, pembunuhan Munir tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan umum. Sehingga, harus dianggap sebagai kejahatan khusus (special crime) yang mendapatkan penanganan khusus. Oleh karena itu, kepolisian harus mendapat dukungan politik yang kuat dari Presiden. ?Tindakan ini akan dapat menggambarkan sejauh mana komitmen pemerintah SBY dalam penegakan hukum dan HAM,? katanya. Usman menjelaskan dalam pertemuan antara Presiden dengan Suciwati, Imparsial dan Kontras, SBY menyatakan keprihatinan serta memberi tanggapan positif terhadap tim investigasi ini. Presiden juga meminta keluarga Munir membuat draft pembentukan tim sekaligus nama-nama yang masuk. Keluarga Munir meminta Presiden mempertimbangkan kembali keputusannya. Karena pembentukan tim ini sama sekali tidak akan menggangu kerja kepolisian. Eworaswa?Tempo