Yogyakarta Jadi Pusat Kerjasama Agama dan Budaya

Reporter

Editor

Selasa, 7 Desember 2004 22:35 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Peserta Dialog Lintas Agama yang diikuti 13 negara sepakat menjadikan Yogyakarta sebagai tempat Pusat Kerjasama Agama dan Budaya. ?Yogya sebagai lahan subur kerukunan umat beragama, spiritualitas dan pendidikan. Jadi saya kira untuk monumental, Yogya kita jadikan pusat lembaga ini,: ujar Din Syamsudin, Ketua Panitia Pelaksana Dialog yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan pusat kerjasama agama itu memang jadi salah satu dari enam rekomendasi Dialog Lintas Agama yang ditutup, Selasa (7/12) sore di Yogyakarta. Menurut Din, peserta sepakat membangun kedamaian, saling menghargai diantara peradaban agama di kawasan Asia Pasifik. Peserta juga menyatakan mengutuk atau mengecam keras terhadap kekerasan dan terorisme. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengambil tindakan nyata dalam komunitasnya masing-masing, mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama dan kelompok. Peserta mencatat, pentingnya pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pembukaannya yang menegaskan, prasangka etnis maupun keagamaan yang ditambah rivalitas ekonomi dan politik akan menimbulkan konflik. Oleh karena itu Presiden menekankan pentingnya solusi untuk tidak mengabaikan realitas perbedaan yang ada, tetapi lebih penting lagi untuk memantapkan apa yang menjadi persamaan antar kelompok-kelompok masyarakat.Dialog di Yogyakarta, menurut peserta sebagai awal yang baik bagi proses berikutnya dan adanya komunikasi tokoh-tokoh agama negara peserta. ?Terutama dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dan dihadapi termasuk membangun suatu hubungan masa depan yang penuh dengan kerukunan dan pertalian,? kata Din. .LN Idayanie?Tempo

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

2 hari lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

2 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

3 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

3 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

5 hari lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

5 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

5 hari lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Gelar Halalbihalal Nasional, MUI Ingatkan Kembali Pesan Kemanusiaan Terkait Palestina

11 hari lalu

Gelar Halalbihalal Nasional, MUI Ingatkan Kembali Pesan Kemanusiaan Terkait Palestina

MUI ingin merawat tali silaturahmi dengan berbagai mitra kerja dan komponen bangsa

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

12 hari lalu

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

Baca Selengkapnya