TEMPO.CO, Kupang - Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan pembelian dua unit mobil fortuner baru yang akan digunakan oleh Wali Kota Kupang, Jonas Salean dan Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
"Kami menolak pembelian dua unit mobil fortuner baru bagi Wali Kota dan Wakil," kata Ketua DPRD Kota Kupang, Telenmark Daud kepada wartawan, Senin, 14 Oktober 2013.
Pemerintah Kota, menurut dia, masih memiliki sejumlah mobil yang bisa digunakan oleh dua pejabat tersebut, sehingga tidak perlu pengadaan mobil baru, karena wali kota dan wakil wali kota masih memiliki dua unit mobil dinas yakni Inova dan CRV. "Masih ada Inova dan CRV yang bisa digunakan Wali Kota dan Wakil-nya," kata Telenmark.
Pengadaan dua unit mobil fortuner itu dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih. Dana itu, katanya, akan dialihkan untuk pembangunan infratruktur di Kota Kupang yang masih kurang memadai. "Kami akan alihkan dana ini ke dinas pekerjaan umum untuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man mengatakan usulan pengadaan dua unit mobil baru itu, karena mobil Inova yang sering dipakai wali kota dan wakil wali kota adalah mobil bekas dari ketua dan wakil DPRD. "Dua unit mobil yang dipakai adalah mobil bekas. Gengsilah, kalau kami pakai mobil bekas," katanya.
Namun dengan penolakan itu, Hermanus mengaku menerimanya dan bersedia menggunakan mobil bekas yang selama ini dipakai. "Biarlah kami gunakan mobil bekas," katanya.
YOHANES SEO
Berita terkait
Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran
7 Desember 2019
"Dari pengalaman ketika pemda menerapkan sistem pembayaran non tunai pendapatan daerahnya meningkat," kata Wahyu Purnama Kepala Bank Indonesia
Baca SelengkapnyaKata Tjahjo Kumolo Soal Anak Buah Anies Baswedan Mundur
4 November 2019
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan mundur anak buah Anies Baswedan merupakan hak pribadi.
Baca SelengkapnyaKata Lulung ke Ahok dan Anies: Selesaikan Kerja dan Antikorupsi
22 April 2017
Lulung menyoroti kasus dugaan korupsi UPS yang masih menyisakan pelaku yang menurutnya belum tersentuh.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Menteri Tjahjo Cegah Kebocoran Anggaran
2 Januari 2017
Inspektorat diminta memantau perizinan, hibah bantuan sosial,
pajak retribusi, pengadaan barang dan jasa, dan perencanaan anggaran.
Cegah Intervensi, KPK Awasi Penyusunan Anggaran Daerah
11 Februari 2016
KPK mengakui proses merancang APBD kerap diintervensi oleh berbagai pihak sehingga tujuan pembangunan meleset.
Baca SelengkapnyaDewan Tengarai Anggaran Jumat Ibadah Diselewengkan
1 Oktober 2015
Anggaran untuk penceramah ibadah Jumat terserap, tetapi kegiatannya tidak ada
Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?
12 Agustus 2015
Ahok berujar, pendapatan yang masuk ke kas daerah hanya Rp 26 miliar.
Baca SelengkapnyaPukat UGM Tolak SP3 Idham Samawi
10 Agustus 2015
Aktivis antikorupsi menilai SP3 Idham Samawi tidak berdasar.
Baca SelengkapnyaKorupsi APBD, KPK Periksa Pejabat Riau di Pekanbaru
3 Agustus 2015
Mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka bekas Gubernur Riau, Annas Maamun, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, Ahmad Kirjuhari.
Baca SelengkapnyaAhok Kunci Konsultan yang Gelembungkan Anggaran
14 Mei 2015
Di APBD pembangunan gelanggang olahraga Rp 48 miliar, penghitungan di lapangan cuma Rp 30 miliar. Di Jakarta ada 33 gelanggang olahraga.
Baca Selengkapnya