TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung melantik Pieter C. Zulkifli sebagai Ketua Komisi Hukum dan HAM DPR. Pieter dilantik setelah sejumlah anggota Komisi Hukum menolak Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi.
Pieter mengatakan sangat mengharapkan dukungan anggota Komisi III untuk segera menunaikan utang komisinya. "Saya minta dukungan dan bantuan sahabat-sahabat yang hadir," kata Pieter seusai dilantik di kompleks DPR, Selasa, 8 Oktober 2013.
Pieter menambahkan, dirinya tak asing dengan Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan DPR. Politikus Demokrat itu sebelumnya sempat berada di Komisi III selama tiga tahun sebelum dipindah oleh Demokrat ke Komisi II, yang mengurusi pemerintahan dalam negeri. "Komisi Hukum bukan hal baru bagi saya," katanya.
Dalam rapat pleno yang dipimpin Pramono Anung tadi pagi, 29 anggota Komisi yang hadir langsung setuju dengan pencalonan Pieter. Persetujuan itu kontras dengan calon Demokrat sebelumnya, Ruhut Sitompul. Pieter kini resmi menggantikan koleganya di Demokrat, Gede Pasek Suardika.
Pergantian pimpinan Komisi Hukum sempat berjalan panas setelah Fraksi Partai Demokrat mengajukan Ruhut Sitompul untuk menggantikan Gede Pasek Suardika. Pengangkatan Ruhut ini diprotes sejumlah anggota Komisi Hukum, seperti Bambang Soesatyo, Sarifuddin Suding, dan Ahmad Yani. Mereka menilai Ruhut tak patut memimpin Komisi Hukum.
KHAIRUL ANAM
Berita populer:
Ini Aliran Transaksi Mencurigakan Akil Mochtar
Inilah Orang yang Diduga Tampung Duit Akil
Ibu Vicky Prasetyo Diperiksa Polisi
APBD Bocor Dinsinyalir Jadi Aset Keluarga Atut
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
13 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
18 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
20 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya