TEMPO.CO, Mataram - Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, mengatakan di Indonesia dalam setahun rata-rata terjadi 1.990 kasus bencana alam. Pada 2011, sebanyak 2.060 kasus dan pada 2012 sebanyak 1.843 kasus.
Namun, untuk penanganan dan penanggulanggannya, tersedia anggaran Rp 30 triliun yang berasal dari APBN. Dari jumlah tersebut, yang dialirkan melalui BNPB hanya Rp 3 triliun. Selebihnya dikelola oleh 37 kementerian, yang mencapai Rp 13,5 triliun.
Menurut Syamsul, jumlah anggaran tersebut jauh dari yang dibutuhkan. Apalagi, hanya sekitar 5 persen dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota yang biaya penanganan dan penanggulangan bencana dalam APBD-nya cuma 1 persen. Daerah lainnya malah kurang dari 1 persen. “Dana yang tersedia kurang dari semestinya,” kata Syamsul Maarif kepada wartawan seusai acara pembukaan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Mataram, Senin, 7 Oktober 2013.
Syamsul menjelaskan, ada 14 macam bencana yang menimpa berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya, banjir pada urutan pertama, tapi kini yang teratas adalah akibat terjadinya puting beliung. Disusul bencana banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi. Menurut Syamsul, BNPB harus membantu pembiayaan penanganan dan penanggulangan bencana di daerah-daerah yang anggarannya kecil.
Sebaliknya, Syamsul menyesalkan kecenderungan pemerintah daerah memindahkan personel Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah menjalani pelatihan keterampilan di bidangnya. Bahkan, pemerintah daerah menempatkan pejabat dan personel yang lanjut usia. Padahal BPPD memerlukan personel yang masih kuat dalam penanggulangan bencana.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin menjelaskan, pembiayaan yang disediakan sebanyak 10 persen dari APBD NTB sebesar Rp 2,3 triliun. Namun, pos pembiayaannya ditempatkan pada pos anggaran tidak terduga.
SUPRIYANTHO KHAFID
