Marzuki Alie Belum Terima Surat Terkait Ruhut

Reporter

Sabtu, 21 September 2013 14:27 WIB

Ketua DPR Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan belum menerima surat usulan resmi dari Fraksi Demokrat terkait posisi Ruhut Sitompul di Komisi III. Surat usulan resmi itu nantinya akan digunakan sebagai dasar pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III yang menggeser Gede Pasek Suardika.

“Surat dari Fraksi Demokrat untuk penunjukan Ketua Komisi III belum saya terima,” kata Marzuki Ali, Sabtu, 21 September 2013 di kawasan Cikini, Jakarta.

Surat usulan itu nantinya perlu ditandatangani oleh Marzuki Ali selaku pimpinan di DPR. Setelah ditandatangani, surat akan disampaikan kepada Bidang Politik dan Hukum, yakni Priyo Budi Santoso, untuk dilakukan pelantikan.

“Pada saat pelantikan itu harus dihadiri oleh anggota Komisi III dengan syarat memenuhi kuorum. Apakah anggota Komisi III menerima apa tidak, di sana persolannya. Tidak kuorum ya tidak bisa dilantik,” ujar Marzuki Ali. ( Baca: Ruhut Sitompul Yakin Bakal Jadi Ketua Komisi Hukum | )

Ia pun mengatakan rotasi ketua komisi yang seringkali terjadi di DPR bersifat politis. Sebagai Ketua DPR, Marzuki kerap harus menandatangani surat usulan rotasi meski tak ada pertimbangan yang masuk akal. “Kadang anggota Dewan yang dirotasi tidak punya kapasitas di komisi itu,” ujarnya.

NURUL MAHMUDAH


Berita Terpopuler:
Ruhut Akui DPR Sering Lobi Calon Hakim
Gita Wiryawan Ajukan Pengunduran Diri dari Kabinet
Hatta: Pakai Premium Itu 'Kudeta Hati'
TVRI Dihukum, TV Swasta Dibiarkan
Djoko Susilo Dilarikan ke Rumah Sakit

Berita terkait

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

48 menit lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

51 menit lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

2 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

3 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

4 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

5 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

8 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

18 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya