Bamsat: Dipimpin Ruhut, Komisi III DPR Tambah Lucu

Reporter

Editor

Anton Septian

Kamis, 19 September 2013 18:15 WIB

Anggota Komisi III DPR Partai Demokrat Ruhut Sitompul. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan akan menggunakan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 52 untuk menolak Ruhut Sitompul menggantikan Gede Pasek Suhardika. Menurut Bambang, selama ini omongan Ruhut sering menjadi bahan tertawaan. Padahal, ketua komisi harus berwibawa.

"Hahahahaha… Komisi III pasti akan tambah lucu ke depan," kata Bambang ketika dihubungi, Kamis, 19 September 2013.

Bambang menilai Pasek mampu menjalankan tugas sebagai ketua komisi dengan baik. Pasek dianggap cukup akomodatif menerima masukan yang disampaikan anggota komisi yang membidangi hukum tersebut.

Menurut undang-undang tadi, kata Bambang, pemilihan ketua berdasarkan prinsip musyawarah dalam mufakat. Fraksi yang mendapatkan jatah memang berhak mengajukan satu nama calon pemimpin komisi kepada pemimpin DPR untuk dipilih dalam rapat komisi. Berdasarkan perolehan suara pada pemilu 2009, Ketua Komisi III adalah jatah Partai Demokrat.

Tapi bila ternyata anggota komisi tidak sepakat, kata Bambang, mereka boleh menyampaikan pertimbangannya di rapat komisi. "Kalau mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting.”

SUNDARI

Terpopuler:
Minggu Ini BBM bisa di Android dan iPhone
Anggita Sari Hampir Janjian Ketemu Vanny
Menteri Hatta Rajasa Kena Virus Vicky Prasetyo
Soal Ruhut Sitompul, PPP: Mau Jadi Komisi Kucing?
Boediono: Jangan Hambat Orang Beli Mobil Murah

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

8 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

21 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya