Korupsi Dana SUTET, Kepala Desa Divonis Dua

Reporter

Editor

Eni Saeni

Selasa, 17 September 2013 19:27 WIB

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Semarang - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang memvonis Margono, Kepala Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura dua tahun bui dan denda Rp 50 juta dalam kasus korupsi penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2009 senilai Rp 53 juta untuk kompensasi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Suyadi saat membacakanamar putusannya, Selasa, 17 September 2013.

Pembangunan SUTET di Pabelan melintasi tanah kas desa dan jalan desa setempat dimulai 2009. Total kompensasi yang diperoleh desa dari Perusahaan Listrk Negara Rp 133 juta. Semua dana kompensasi seharusnya masuk semua ke kas desa. Tapi ternyata yang masuk ke kas desa hanya Rp 80 juta, sisanya Rp 53 juta tidak jelas. Atas kasus tersebut, sejak April lalu, Margono ditahan.

Dalam persidangan sebelumnya, Margono yang tiap kali sidang selalu mendapat dukungan dari seratusan warga mengaku jika dirinya merasa khilaf, dan hanya menandatangani kompensasi sebesar Rp 80 juta. Dia mengaku tak tahu jika total kompensasi adalah Rp 133 juta. "Saat menandatangai, saya tak menggunakan kacamata," ujarnya.

Kuasa hukum terdakwa Sujiyanto mengatakan, masih ada waktu tujuh hari untuk menentukan langkah selanjutnya. Pendukung Margono yang hadir tampak riuh. Margono sendiri mendapat pengawalan ketat dari pendukunganya menuju mobil tahanan.

SOHIRIN

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya