Billah: Pembunuhan Munir Wujud dari Kekerasan Negara

Reporter

Editor

Senin, 22 November 2004 16:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Para tokoh LSM mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen kasus Munir. Hal itu terungkap pada rapat dengar pendapat Komisi Hukum dan HAM DPR dengan para tokoh LSM di lantai tiga Gedung Nusantara II MPR/DPR Jakarta, Senin (22/11) siang. Dalam rapat, Todung Mulya Lubis mengatakan telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjamin agar kasus Munir diselesaikan hingga tuntas. Yaitu, dengan membentuk sebuah tim investigasi yang independen, terdiri dari tokoh-tokoh civil society yang benar-benar kredibel dan dapat dipercaya. ?Ini appeal kami agar kematian Munir yang tragis ini bisa diungkap,? katanya. Aktivis LSM itu mempertanyakan perkembangan investigasi yang dilakukan kepolisian. Mereka meminta kepolisian memberitahukan perkembangan investigasi itu kepada pihak keluarga maupun civil society. Selama ini, mereka telah berusaha bertemu dengan Direktur Utama, pilot hingga pramugari Garuda untuk mengusut kasus ini. Namun diakui Todung, itu tidak gampang. Adnan Buyung Nasution dalam kesempatan yang sama mengatakan kekecewaan yang sangat dalam terhadap peristiwa itu. ?Saya protes dan kecewa berat kepada Deplu,? katanya. Ia mengaku berusaha berkali-kali menelepon Hassan Wirajuda untuk menanyakan hal itu. Namun, sama sekali tidak diangkat. Buyung menilai, kejadian itu merupakan bukti bahwa perubahan dan transparansi yang didengung-dengungkan oleh pemerintah baru hanya omong kosong. ?Tai kucing itu semua,? katanya. Sementara itu, MM Billah, dari Komnas HAM mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Munir adalah wujud dari kekerasan politik dari negara ini atau paling tidak sebagian dari negara. Hal ini, menurutnya, telah terjadi berulang-ulang dan bila Komisi Hukum dan HAM DPR tidak bertindak dapat pula dianggap membiarkan pembunuhan politik berlangsung di Indonesia. Para tokoh LSM juga mendesak Komisi III menekan pemerintah untuk membentuk tim investigasi yang independen. Selain Todung dan Buyung, hadir juga dalam rapat itu Ketua PBHI Hendardi, Smitha Notosusanto dari CETRO, Ikrar Nusa Bakti dan istri Munir, Suciwati.Indra Darmawan?Tempo

Berita terkait

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

8 menit lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

11 menit lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

55 menit lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

2 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

2 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

3 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

4 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

7 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

17 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya