TEMPO.CO , Jakarta: Indonesia Police Wacth mengritik kepolisian yang kerap memberikan penempatan tugas polisi wanita tak sesuai dengan pekerjaan profesional sebagai polisi. Polwan dinilai kerap diberi tugas yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian.
"Tugas yang diberikan ke Polwan masih kurang layak dan menyimpang dari kerja profesional Polri," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane melalui pesan singkat, Senin, 2 September 2013.
IPW mencatat Polwan kerap mendapat tugas sebagai pelayan kantor atau front office, tugas yang sebenarnya dapat dilakukan PNS Polri. Neta menyatakan, IPW berharap Polri dapat memberikan posisi strategis bagi perwira polwan.
Hal ini juga akan menunjukkan tidak adanya diskriminasi gender di lembaga kepolisian. Polwan juga jadi lebih bisa memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan reformasi kepolisian.
"Korps Polwan sudah berusia 65 tahun tapi belum dimaksimalkan dan cenderung dimarjinalisasi."
IPW meminta Polri memberikan Polwan jabatan strategis seperti kepala Kepolisian Resor, kepala Kepolisian Daerah, dan jabatan tinggi di Markas Besar Polri. Jabatan strategis yang dinilai layak dijabat polwan adalah Direktur Pembinaan Masyarakat, Deputi Logistik, Deputi Sumber Daya Manusia, dan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat.
Neta memaparkan ada tiga alasan pemberian posisi strategis pada Polwan yaitu untuk memperbaiki citra, memperbaiki sikap dan perilaku, serta peningkatan jumlah polwan.
Secara psikologis, masyarakat dinilai lebih percaya pada polwan karena jarang terlibat pelanggaran tugas seperti pungutan liar. Selain itu Polwan juga dinilai lebih ramah karena jarang bersikap arogan dan represif ketika berhadapan dengan dinamika masyarakat.
"Jumlah Polwan saat ini baru sekitar 20 ribu orang atau 4 persen dari jumlah Polri yg mencapai 400.000 orang."
