TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembacaan putusan atas kasus yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengenai Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditunda sampai hari Jumat mendatang (12/11). Kepres No 185/M tahun 2004 itu dianggap DPD telah melanggar kewenangannya seperti diatur dalam Pasal 23F UUD 1945. Alasan penundaan pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah belum selesainya permusyawaratan hakim sampai pukul 08.00 WIB pagi tadi. Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie pada awalnya menganggap kasus ini cukup sederhana. Namun ternyata, kasus ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam, sehingga sampai pagi tadi majelis hakim belum mencapai suatu kesepakatan dan masih dalam proses perdebatan. Selain itu, masalah lain juga timbul karena ada satu hakim yang belum membaca dan memberi pendapatnya, dikarenakan baru pulang dari luar negeri. Sidang penundaan yang diselenggarakan pada pukul 09.00 WIB pagi tadi, Rabu (10/11) dihadiri oleh kesembilan majelis hakim. Dari BPK, dihadiri oleh Ketua BPK Satrio B Joedono.Indriani Dyah-Tempo
Berita terkait
13 Gugatan Sengketa Suara dengan Partai Garuda Tidak Diterima MK, PPP Gagal Penuhi Parliamentary Threshold
5 jam lalu
PPP mengajukan gugatan sengketa suara yang salah perhitungan dengan Partai Garuda di banyak dapil. Tak bisa penuhi parliamentary threshold di DPR.
Baca SelengkapnyaGugatan PPP Soal 5.611 Suara di Sumbar Berpindah ke Partai Garuda Tidak Diterima MK
6 jam lalu
PPP mengajukan gugatan soal 5.611 suara mereka di Sumatera Barat berpindah ke Partai Garuda. KPU menilai gugatan itu tidak jelas dan kabur.
Baca SelengkapnyaPPP Gugat Sengketa Pileg DPR di Lampung, MK Putuskan Tidak Diterima
9 jam lalu
Majelis hakim konstitusi menilai ada ketidakjelasan dalam permohonan PPP.
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Gugatan Sengketa Pileg PPP di Banten Tidak Diterima
11 jam lalu
MK memutuskan permohonan Partai Persatuan Pembangunan alias PPP dalam sengketa pileg DPR RI di Banten dan DPRD Kota Tangerang tidak diterima.
Baca SelengkapnyaGugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur
12 jam lalu
MK memutuskan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Aceh II tidak dapat diterima karena kabur alias tidak jelas.
Baca SelengkapnyaKata PPP Soal Sejumlah Gugatan Sengketa Pileg yang Tak Diterima MK
13 jam lalu
PPP merespons soal MK yang tidak menerima sejumlah permohonan sengketa pileg mereka.
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Gugatan PPP soal Perpindahan Suara ke Garuda di Kaltim Tidak Diterima
13 jam lalu
MK memutuskan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Kalimantan Timur tidak dapat diterima. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaMK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima
16 jam lalu
MK menyatakan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Papua Tengah tidak dapat diterima. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaMK Sebut Gugatan PKB di Sengketa Pileg DPR Dapil Aceh I Cacat Formil
18 jam lalu
Hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih, menjelaskan MK mempertimbangkan eksepsi KPU karena PKB dalam permohonannya tidak melampirkan bukti.
Baca SelengkapnyaMK Bacakan Putusan Dismissal, Gugatan Sengketa Pileg Mulai Berguguran Hari Ini
18 jam lalu
Bacaan putusan dismissal hingga siang ini, MK sudah menolak mengabulkan permohonan sengketa Pileg dari PDIP dan PPP.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
