Rizieq Presiden, Suryadharma Ali Calon Wakil  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Jumat, 23 Agustus 2013 17:24 WIB

Menteri Agama Suryadharma Ali saat menjalani sidang Itsbat penetapan 1 Syawal 1434 H di gedung Kemenag RI, Jakarta Pusat (7/8). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Moh Al Khotot berpandangan Rizieq Syihab cocok dipasangkan dengan Suryadharma Ali dalam pemilihan Presiden 2014 mendatang. Menurut dia, Rizieq memiliki tingkat popularitas tinggi jika dibandingkan dengan calon-calon presiden saat ini. "Apalagi jika disandingkan dengan Menteri Agama Suryadharma Ali, sangat cocok," kata Al Khotot dalam Musyawarah Nasional Front Pembela Islam di Bekasi, Jumat, 23 Agustus 2013.

Front Pembela Islam memulai musyawarah nasionalnya sejak Kamis, 22 Agustus hingga Sabtu, 24 Agustus. Rapat besar yang diadakan di Asrama Haji Bekasi Barat itu di antaranya membahas soal rencana kerja yang akan dilakukan FPI dan mengusung Ketua Umum FPI Rizieq Syihab sebagai calon presiden.

Selain Al Khotot, dukungan kepada Rizieq dikemukakan Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H. Cholil Ridwan. "Tokoh yang paling pas untuk menjadi Presiden Indonesia 2014-2019 adalah Habib Rizieq," kata Cholil saat memberikan sambutan.

Suryadharma Ali menanggapi wacana itu dengan mengatakan, "Setiap warga negara berhak mencalonkan sebagai presiden asal memenuhi ketentuan, memiliki kendaraan politik yang cukup," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.

Dalam musyawarah, FPI mengusung terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia bersyariah. Untuk mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersyariah, negara mesti meningkatkan moralitas. Termasuk di antaranya merekomendasikan ke pemerintah untuk selalu memberantas korupsi serta kejahatan di dalam negeri. "Program kerja kami tetap meneruskan perjuangan Negara Kesatuan Repubplik Indonesia bersyariah," kata juru bicara FPI, Muchsin, kepada Tempo, Jumat, 23 Agustus.

Dia mengungkapkan, untuk menuju negara yang bersyariah juga harus menyingkirkan pemikiran yang liberal dan sekuler. "Harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang liberal dan sekuler mesti dikeluarkan dari negara ini," ujarnya.

Selain membahas program kerja, kata Habib Muchsin, munas juga akan membahas mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi. Puncaknya, bakal ada pemilihan pimpinan baru Front Pembela Islam.

HAMLUDDIN | SUTJI DECILYA

Berita Terpopuler


Ini Daftar Lengkap Kekayaan Jenderal Moeldoko
Ahok Tak akan Ganti Lurah Lenteng Agung

Ini 28 Adegan Rekonstruksi Pembunuhan Sisca Yofie

Dada Ditahan KPK, Warga Bandung Tumpengan

Menikmati Claude Debussy Lewat Google Doodle









Advertising
Advertising

Berita terkait

Film Dokumenter Kilometer 50 tentang Penembakan Laskar FPI Tayang 15 September

14 September 2022

Film Dokumenter Kilometer 50 tentang Penembakan Laskar FPI Tayang 15 September

Film dokumenter Kilometer 50 mengangkat peristiwa penembakan laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Menguak cerita lain.

Baca Selengkapnya

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.

Baca Selengkapnya

Surat Bahar bin Smith untuk Rizieq Shihab

13 Februari 2021

Surat Bahar bin Smith untuk Rizieq Shihab

Surat dengan tulisan tangan itu dikirim Bahar bin Smith dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Gunung Sindur.

Baca Selengkapnya

Eks Dirjen Otda Kritik Pemanggilan Anies oleh Polda: Harus Atas Izin Jokowi

22 November 2020

Eks Dirjen Otda Kritik Pemanggilan Anies oleh Polda: Harus Atas Izin Jokowi

Djohermansyah mengatakan pemanggilan gubernur seharusnya atas izin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Selengkapnya

PKS Usulkan RUU Perlindungan Ulama, karena Rizieq Shihab?

16 November 2019

PKS Usulkan RUU Perlindungan Ulama, karena Rizieq Shihab?

PKS berniat mengusulkan dibentuknya Undang-undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol-simbol Agama. Tak hanya untuk Islam.

Baca Selengkapnya

Jokowi - Ma'ruf Unggul di Dua TPS Dekat Rumah Rizieq Shihab

17 April 2019

Jokowi - Ma'ruf Unggul di Dua TPS Dekat Rumah Rizieq Shihab

Jokowi - Ma'ruf unggul dari pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di TPS dekat markas FPI, sekaligus tempat tinggal Rizieq Shihab.

Baca Selengkapnya

GNPF Ulama Sebut Rizieq Ikhlas Eks 212 Dukung Jokowi - Ma'ruf

14 Oktober 2018

GNPF Ulama Sebut Rizieq Ikhlas Eks 212 Dukung Jokowi - Ma'ruf

GNPF Ulama mengatakan Rizieq Shihab Ikhlas jika ada orang termasuk eks 212 yang berjuang di luar barisan mereka.

Baca Selengkapnya

Dukung Jokowi, Relawan Eks 212 Minta Rizieq Shihab Dipulangkan

11 Oktober 2018

Dukung Jokowi, Relawan Eks 212 Minta Rizieq Shihab Dipulangkan

Dalam salah satu poin dukungannya kepada Jokowi, kelompok relawan Eks 212 meminta agar pimpinan FPI Rizieq Shihab dipulangkan.

Baca Selengkapnya

Kata Polri Soal Rizieq Shihab yang Dicekal Arab Saudi

27 September 2018

Kata Polri Soal Rizieq Shihab yang Dicekal Arab Saudi

Polri menanggapi kabar pencekalan yang diduga dialami Rizieq Shihab di Arab Saudi. Mereka mengatakan tak bisa mengintervensi kasus di Arab.

Baca Selengkapnya