TEMPO.CO, Semarang - Meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki popularitas dan elektabilitas cukup tinggi dalam berbagai survei, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah tak mengusulkan bekas Wali Kota Surakarta tersebut menjadi calon presiden dalam Musyawarah Nasional PDIP.
Wakil Ketua PDIP Jawa Tengah Nuniek Sriyuningsih mengakui nama Jokowi memang sudah sangat santer dibicarakan berbagai pihak untuk menjadi calon presiden Pemilu 2014. Namun, wacana itu hanya santer dibicarakan di luar PDIP. "Biarkan nama Jokowi ramai dibicarakan di luar, tapi di internal partai tidak," kata Nuniek kepada Tempo di Semarang, Kamis, 22 Agustus 2013.(Baca: Jokowi Capres PDIP? `Itu Sensitif`)
Hingga kini nama Jokowi juga masih tercatat menjabat sebagai pengurus DPD PDIP Jawa Tengah. Pengusaha kayu dan mebel tersebut menempati posisi sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.
Nuniek menyatakan para pengurus PDIP Jawa Tengah sama sekali belum pernah membahas masalah calon presiden yang akan diusulkan dalam Pemilu 2014 mendatang. Kata dia, hingga kini mekanisme dan penentuan calon presiden yang akan diusung PDIP juga belum jelas.
PDIP Jawa Tengah, kata Nuniek, belum punya usulan bagaimana mekanisme penentuan capres PDIP. "Kami akan ikuti keputusan pengurus pusat dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri," kata Nuniek.
ROFIUDDIN
Topik Terhangat:
Suap SKK Migas | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim | Rusuh Mesir | Konvensi Partai Demokrat
Berita Terpopuler:
KPK Tegaskan Bakal Panggil Jero Wacik
KPK: Djoko Susilo Cuma Bisa Jadi Ketua RT
Ahok: Waduk Ria-rio Dibongkar Akhir Bulan
Rombongan Bus Giri Indah Habis Gelar Puasa Easter
Moeldoko Dipuji Hanura, `Siapa Dulu Dong Gurunya`
Berita terkait
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
6 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
7 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
8 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
9 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
9 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
11 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
15 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
16 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
17 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
17 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca Selengkapnya