TEMPO.CO, Bandung- Wali Kota Bandung Dada Rosada ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, semua tugasnya ditangani oleh wakilnya, Ayi Vivananda. "Segala urusan pelayanan terhadap masyarakat kota Bandung oleh pemerintahnya berjalan sebagaimana mestinya," kata Dedi Sopian Sekretaris Humas Pemkot Bandung kepada Tempo di kantornya, Selasa 20 Agustus 2013.
Salah seorang pegawai Pemkot Bandung yang enggan disebutkan namanya, pasca penahanan Dada Rosada menyatakan, justru setelah Dada ditahan, Ayi lebih bisa mengatasi tugas-tugasnya dibandingkan Dada. "Ayi bisa lebih menangani pekerjaan pemkot daripada Dada Rosada," ujar seorang Kepala Seksi Pemkot Bandung itu.
Berdasarkan pantauan Tempo, Selasa, 20 Agustus 2013, staf pemerintahan kota hingga karyawan di lingkungan pemkot Bandung beraktivitas seperti biasa. Wakil Walikota Ayi Vivananda pun terlihat menjalankan aktivitasnya dan meladeni para wartawan yang mewawancarai dirinya di kantor Pemkot jalan Wastukencana, Bandung.
Dada Rosada ditahan di rutan Cipinang karena diduga kasus suap dana bansos Bandung kepada hakim Tipikor Bandung Setyabudi Tejocahyono. Sebelumnya KPK menahan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi dalam kasus serupa.
IQBAL TAWAKAL | PERSIANA GALIH
Berita Terpopuler:
Bumi Akan Dihujani Debu Kosmik Selama 3 Bulan
Ditanyai Soal Konvensi, Sri Mulyani Senyum-senyum
Pidato SBY Dinilai 'Menjerumuskan' IHSG
Suap Rudi Kiriman Singapura? Simon Tersenyum
Ahok: Jakarta Lebih Cocok untuk Jasa-Perdagangan
Berita terkait
Dinyatakan Korupsi, Bupati Mesuji Divonis 8 Tahun Penjara
5 September 2019
Putusan itu sama sekali tidak turun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca SelengkapnyaMenteri Tjahjo Tanggapi Penangkapan Dua Bupati oleh KPK
5 September 2019
Kepala daerah seharusnya mengetahui semua regulasi, mana yang melanggar dan yang tidak, supaya tidak lagi terjaring KPK.
Baca SelengkapnyaSeusai Penuhi Panggilan KPK, Utut Irit Bicara
18 September 2018
Utut mengaku ditanya prihal kaitan dirinya dengan Tasdi, Bupati Purbalingga (nonaktif).
Baca SelengkapnyaJika Ditahan Polisi, Nur Mahmudi Ismail Ancam Ajukan Praperadilan
12 September 2018
Polres Depok akan memeriksa Nur Mahmudi Ismail, mantan Wali Kota Depok, dalam kasus pelebaran Jalan Nangka.
Baca SelengkapnyaGubernur Banten Bersih-bersih dari Debu Korupsi yang Tebal
4 September 2018
Gubernur Banten Wahidin Halim berjanji lakukan pemberantasan korupsi dan perombakan pejabat melalui seleksi dan lelang jabatan.
Baca SelengkapnyaNur Mahmudi Ismail Jadi Tersangka, Kawan-kawannya Berkumpul
29 Agustus 2018
Polisi menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail jadi tersangka korupsi pembangunan jalan.
Baca SelengkapnyaKorupsi Bupati Hulu Sungai Tengah, 25 Mobil Mewah Diangkut Kapal
17 Maret 2018
KPK membawa 25 mobil mewah hasil korupsi Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief dengan kapal.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah 5 Lokasi Kasus Korupsi Wali Kota Kendari dan Ayahnya
3 Maret 2018
Kasus korupsi Wali Kota Kendari Adriatma yang disidik KPK melibatkan ayahnya yang menjadi calon gubernur.
Baca SelengkapnyaBupati Rita Widyasari Dijerat Pencucian Uang, KPK Sita Aset
16 Januari 2018
Laode mengatakan penyidik KPK telah menyita beberapa aset yang diduga hasil pencucian uang.
Baca SelengkapnyaBerikut 8 Bupati dan Wali Kota yang Terjerat Korupsi pada 2017
1 Januari 2018
Dalam laporan kinerja akhir 2017, KPK mencatat 12 perkara korupsi yang melibatkan bupati, wali kota dan wakilnya dalam berbagai perkara.
Baca Selengkapnya