Indonesia Prihatin Atas Insiden di Thailand

Reporter

Editor

Jumat, 29 Oktober 2004 03:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Juru Bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan Pemerintah Indonesia berduka atas kematian 84 warga muslim setelah terjadi unjuk rasa di Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan. Marty menegaskan bahwa insiden ini merupakan masalah dalam negeri Thailand, namun sebagai sesama anggota ASEAN Indonesia sangat peduli dengan kejadian tersebut.Menurut rencana, sore ini Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Thailand akan melakukan briefing mengenai insiden tersebut dengan Pemerintah Thailand. "Indonesia percaya Pemerintah Thailand akan melakukan penyelidikan sebagaimana mestinya guna mengungkap kebenaran di balik insiden yang tragis ini," jelas Marty ketika dihubungi Tempo, Rabu (27/10).Sementara juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suripto dalam pertemuannya dengan Marty Natalegawa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pagi tadi (27/10) menyatakan peristiwa yang terjadi di Thailand Selatan bukan urusan dalam negeri Thailand sendiri, tetapi merupakan urusan internasional karena menyangkut pelanggaran HAM berat.Berbeda dengan Departemen Luar Negeri, PKS mengharapkan sikap tegas pemerintah terhadap masalah ini. Untuk itu kami meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menyatakan sikapnya secara tegas, bukan hanya memberikan penyataan turut berduka cita," tegas Suripto.Fraksi PKS mengharapkan Pemerintah Thailand untuk membentuk Fact Finding Mission Team yang terdiri dari perwakilan negara-negara ASEAN untuk menemukan pelaku utama peristiwa tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah menangkap dan menghukum pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa yang merupakan genocide tersebut," tegas Suripto.Flamboyan - Tempo

Berita terkait

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

7 Januari 2023

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

5 Juni 2018

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

10 Januari 2018

Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.

Baca Selengkapnya

Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

29 Maret 2017

Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.

Baca Selengkapnya

Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

13 Maret 2017

Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.

Baca Selengkapnya

Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

13 Februari 2017

Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.

Baca Selengkapnya

Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

3 Februari 2017

Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.

Baca Selengkapnya

Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

3 Februari 2017

Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyarankan agar KontraS juga melaporkan Menteri Wiranto dan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

2 Februari 2017

Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

Kontras melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan dugaan melakukan maladministrasi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

2 Februari 2017

Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

Koordinator KontraS Haris Azhar menyimpulkan adanya maladministrasi dari hasil rapat Wiranto dan Komnas HAM.

Baca Selengkapnya