Uang BLSM sebesar 300 ribu yang diterima oleh warga saat dibagikan di kantor Pos Muara Angke, Jakarta Utara, (24/6). Menurut data yang diriis LSI sekitar 70 persen responden meragukan ketepatan sasaran penyaluran BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat adalah bantuan yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. BLSM ini rencananya dibagikan selama empat bulan sejak bulan Juli ini, dengan nilai Rp 150 ribu per bulannya. Namun, bantuan yang disalurkan oleh pemerintah ini menuai protes karena banyak yang tak tepat sasaran.
Arif mengatakan, Sumardi mengaku dirinya bekerja hanya sebagai buruh serabutan. Meskipun pendapatannya tak menentu, warga Kelurahan Lolu Utara itu merasa dirinya tak pantas menerima BLSM. "Saya memang ekonomi tidak juga bagus. Tetapi, jika melihat warga lain, sepertinya mereka justru yang lebih pantas menerima BLSM," kata Arif mengutip keterangan Sumardi.
Penyaluran BLSM di Palu sendiri menuai kritik dari Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sudarto. Ia menyesalkan data penerima BLSM yang tak akurat. “Masak ada PNS yang terima dana BLMS?” ujarnya beberapa waktu lalu.
Data yang ada menyebutkan jumlah penerima BLSM di Palu sebanyak 13.673 orang, dengan total dana yang disalurkan pemerintah sebesar Rp 4,101 miliar. Realisasi penyaluran BLSM di wilayah Palu hingga kini sudah mencapai 93,08 persen, atau tinggal 946 orang yang belum menerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM tersebut.
