TEMPO.CO , Jambi: Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi, hingga kini belum mau mencabut segel yang dipasang awal Juni lalu, pada beberapa sumur bor minyak dan gas milik PT PetroChina International Jabung Ltd. Penyegelan dilakukan karena pihak perusahaan belum memenuhi kesepakatan dengan pemerintah terkait masalah izin lokasi.

"Kami belum akan mencabut segel tersebut sebelum pihak PetroChina mengisi pernyataan secara tertulis sesuai dengan draf yang disepakati belum lama ini. Kami sudah membuat draf tutuntutan yang musti diisi pihak perusahaan, tapi pernyataan itu hingga sekarang belum kami terima," kata Sekeretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur, Sudirman, kepada Tempo, Ahad, 21 Juli 2013.

Draf isian yang diajukan untuk diisi pihak perusahaan yakni, perusahaan akan memberi alokasi gas untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga gas kepada pihak pemerintah daerah setempat, waktu penyelesaian tunggakan CSR, waktu dan jumlah pemberian sumbangan pihak ketiga dan waktu pembayaran dana bagi hasil yang besarannya sudah disepakati, sebelumnya sebesar Rp 237 miliar menjadi Rp 600 miliar pertahun, serta pernyataan pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang dilakukan pihak perusahaan selama ini.

"Pada prinsipnya kami akan mencabut segel tersebut, asalkan ada kepastian jawaban secara tertulis dari pihak perusahaan terhadap draf kesepakatan yang sudah diterima kedua belah pihak, waktu itu ditengahi pihak Kementerian Dalam Negeri RI, di Jambi, 5 Juli 2013," ujarnya.

Vice President PT PetroChina International Jabung Ltd, Maryke P.Y. Pulunggono, saat dikonfirmasi mengakui, pada prinsipnya pihaknya sudah sepakat dan memenuhi semua kesepakatan yang tertuang dalam draf perjanjian sebelumnya.

"Pada prinsipnya sudah tidak ada lagi masalah, cuma kini masalah administrasi saja. Kami dalam beberapa hari kedepan akan menyampaikan surat yang berisikan tentang pemenuhan permintaan sesuai dengan draf kesepakatan," kata Maryke.

Pastinya, lebih lanjut dikatakan Maryke, jika sekarang komunikasi antara pihak perusahaan dengan pemerintah daerah setempat sudah terjalin dan berjalan dengan baik.

SYAIPUL BAKHORI
Terhangat:
Bentrok FPI | Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK

Berita Lainnya:
KPK Segera Tahan Anas dan Andi Mallarangeng
Kemen PU: BPK Mungkin Keliru dalam Audit Pantura
Tersangka Hambalang Mengaku Diperas Mafia Proyek
Kasus Century, KPK Targetkan Selesai Tahun Ini