Menteri Nuh Telat, DPR Bingung Lanjutkan Sidang

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 11 Juli 2013 12:27 WIB

Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terlambat menghadiri Sidang Paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang Undang Pendidikan Kedokteran. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budhi Santoso, yang juga pimpinan rapat, bingung meneruskan paripurna.

"Silakan bagi anggota Dewan yang ingin memberikan interupsi tentang apa saja," kata Priyo disambut gelak tawa para legislator di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2013. Beberapa anggota Dewan juga bingung memilih materi yang akan diinterupsi dalam sidang.

Anggota Dewan dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Indra, meminta pimpinan rapat menegur Menteri Nuh. Dia merasa Menteri Nuh menyepelekan legislator dan membuang waktu. Dia meminta Menteri Nuh ditegur saat hadir dalam sidang nanti.

"Saya sebenarnya tidak enak dengan Pak Nuh karena sama-sama dari Surabaya, tapi karena ini permintaan anggota Dewan, Pak Nuh saya tegur karena terlambat," kata Priyo, yang juga politikus Partai Golkar, setelah Nuh masuk ke ruang sidang pada pukul 10.58. Sidang pun dimulai pada 11.00.

Agenda Sidang Paripurna kali ini membuat keputusan setuju atau tidak setuju atas sembilan anggota baru Komisi Penyiaran Indonesia, juga Deputi Bank Indonesia yang baru. Sidang juga mengagendakan Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Keuangan negara dan mensahkan RUU Pendidikan Kedokteran.

SUNDARI SUDJIANTO


Topik Terhangat
Karya Penemu Muda | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Bencana Aceh

Terpopuler:
iPhone 5 Dibenci, Samsung Galaxy S4 Dicinta
iPhone Murah Dikabarkan Telah Diproduksi
Raksasa Internet Bekerja Sama Berantas Pornografi

Berita terkait

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

24 menit lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

57 menit lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

1 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

2 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

3 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

6 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

16 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

16 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

18 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

19 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya