TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menjelaskan, penolakan fasilitas mobil dinas Volvo yang diperoleh para pemimpin majelis merupakan gerakan moral yang patut diapresiasi. Pernyataannnya ini menangggapi tanggapan ketua DPR Agung Laksono atas penolakan Hidayat itu. Kemarin, Agung mengatakan, penghematan anggaran tidak sekedar 4-5 mobil mewah saja, namun mestinya penghematan yang lebih makro yakni penghapusan subsidi bagi orang kaya. Menurut Hidayat, apa yang dilakukan MPR mendapatkan dukungan dari kalangan anggota dewan termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Bila semangat penolakan fasilitas mobil mewah itu dapat ditangkap, maka ia memandang itu dapat menjadi hal yang bagus. "Kami tidak menghitung pada angka tapi pada semangat dan komitmen pada rakyat," kata dia. Komitmen yang dia maksud adalah kesederhanaan dan efisiensi penganggaran.Ia berharap, sekretariat negara menarik seluruh Volvo yang ada pada pejabat negara, minimal yang digunakan para pemimpin majelis. Setelah itu, mobil dilelang secara terbuka. Hidayat menjelaskan, jika negara akan memberikan fasilitas mobil dinas pada pemimpin majelis maka sebaiknya dibelikan dari hasil penjualan Volvo. Kalau hasil penjualan hanya mampu membeli mobil senilai Rp 50 juta, hidayat tak memasalahkannya. "Kami tidak dibelikan tidak masalah karena kami sudah punya mobil pribadi untuk bekerja," ujarnya. Lantas, tipe mobil seperti apa yang diinginkan Hidayat? Menurut dia, pemimpin majelis tidak pernah menyebut tipe mobil yang akan diberikan. Apapun yang diserahkan oleh negara akan diterima, asalkan pemberian itu tidak membuat anggota majelis sulit bekerja karena telah terjadi pemborosan uang negara. Hidayat menanggapi keraguan dari sebagian kalangan bahwa sikapnya itu bisa melawan sistem yang sudah ada. Hidayat menyatakan, lebih baik dibuktikan saja. Ia menekankan, pemimpin majelis sudah memulai gerakan ini, jangan ditakut-takuti. Jika tidak pernah memulai, maka Indonesia tidak akan pernah keluar dari krisis. Istiqomatul Hayati - Tempo