TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Alasan Endiartono Sutarto mundur dari jabatan Panglima TNI untuk regenerasi, dinilai tidak tepat oleh pengamat politik dan militer serta pensiunan militer. Jika benar untuk regenerasi, hal itu semakin menguatkan bahwa di tubuh TNI sedang terjadi krisis kepemimpinan dan krisis kaderisasi. Demikian kesimpulan peryantaan dari peniliti CSIS Dr. Kusnanto Anggoro, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM Lambang Triyono MA dan Mantan Koordinator Staf Ahli Panglima ABRI (Pangab) Mayjen TNI (Purn) Mulchis Anwar serta mantan Pangkostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Mereka ditemui di tempat terpisah usai menjadi pembicara dalam seminar yang digelar PSKP UGM di Yogyakarta, Rabu (13/10).Menurut Kusnanto Anggoro, untuk mengatakan bahwa dengan mundurnya Endiartono Sutarto akan terjadi regenerasi di tubuh TNI tidak bisa begitu saja dilakukan. Sebab, kata dia, untuk menyatakan terjadi regenerasi tidak hanya dilihat dari usia pengganti Sutarto yang lebih muda. Tetapi, kata dia, regenerasi juga harus dilihat dari pola pikir penggantinya."Regenerasi tidak hanya dilihat semata-mata dari segi angkatan dari yang tua ke yang muda, tetapi juga harus dilihat dari segi pemikiran. Kita bisa lacak kemampuan mereka (penggantinya) tentang keamanan, pertahanan, komando teritorial, dan bagaimana tentang bisnis militer. Orang-orang yang konservatif tentu anda tahu. Mestinya gantinya haruslah orang yang lebih modernis daripada orang-orang seperti itu," kata Kusnanto.Saat ini, kata Kusnanto, ketika Sutarto mengajukan pengunduran diri dan kemudian jabatan Panglima TNI dipegang oleh Ryzamizard itu menunjukkan terjadi krisis kepemimpinan di tubuh TNI. Nyatanya, satu orang kemudian memegang tiga jabatan sekaligus.Senada dengan itu, Kepala PSKP UGM Lambang Triyono mengatakan, alasan Sutarto yang mundur sebagai langkah regenerasi jelas alasan yang tidak bisa diterima oleh publik. Masalah regenerasi, kata Lambang, adalah urusan internal TNI. Sementara jabatan Panglima TNI, kata dia, adalah jabatan politis yang pengangkatan dan pemberhentiannya harus mendapat persetujuan rakyat lewat DPR."Publik atau DPR mestinya tidak boleh menerima jika mundurnya karena untuk regenerasi. Masalah regenerasi itu urusan internal TNI. Mereka punya mekanisme sendiri yang sudah jelas. Tapi kalau kemudian ada Penglima TNI mundur begitu saja, jelas tidak bisa dibenarkan. Rakyat butuh tahu kenapa dia mundur dan mestinya bukan alasan regenerasi yang diajukan," kata Lambang.Sementara Kivlan Zen menilai, alasan mundurnya Sutarto secara administratif sudah benar. Hanya saja, kata dia, meski presiden telah menyutujui pengunduran diri itu, namun sampai saat ini Sutarto tetap masih menjadi Penglima TNI sebelum DPR menyetujui permohonan tersebut. "Jadi sekarang Sutarto masih menjadi Panglima, penggantinya baru bisa kalau DPR sudah menyetujui," kata Kivlan.Sedang Mulchis Anwar menyatakan, jabatan Panglima TNI semestinya dijabat secara bergiliran antarangkatan. Kalau sekarang dijabat oleh TNI AD, kata Mulchis, maka penggantinya mestinya dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Syaiful Amin - Tempo