Ekspresi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat ditemui di ruang kerjanya di Balai Kota, Jakarta, (13/6). Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menuntaskan masa jabatannya ketimbang memikirkan calon presiden. Setahun sebagai gubernur, Jokowi dinilai belum sukses membenahi persoalan Jakarta.
"Jokowi jangan nafsu amat jadi presiden," kata Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar, di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 1 Juli 2013. Menurut dia, Jokowi harus menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur sehingga teruji sebagai calon presiden.
Dia menegaskan, pengalaman sebagai walikota belum cukup untuk menjadi capres. Hasrul menjelaskan, menurut konstitusi semua orang memang berhak menjadi capres. Namun dia meminta mereka yang hendak maju mengukur diri apakah pantas menjadi capres. "Hak ini dibungkus kepatutan."
Dia justru menilai Ketua Umum PPP Suryadharma Ali lebih layak menjadi calon presiden. Menurut anggota Komisi Sosial DPR, Suryadharma pernah menjadi Ketua Komisi di DPR, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan dua kali menjadi menteri.
Saat ini partai politik terlalu cepat membicarakan capres. Target partai adalah menang pemilu. Hasrul mencontohkan target PPP memperoleh suara 10 persen. Dengan angka sebesar itu, partai dinilai lebih memiliki daya tawar politik saat Pemilu Presiden. "Minimal bisa mengajukan calon wakil presiden," ujar dia.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
9 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
