Pasangan Tarmizi-Rustamsyah Unggul di Bangka

Reporter

Kamis, 27 Juni 2013 00:24 WIB

Ilustrasi Pilkada. ANTARA/Saiful Bahri

TEMPO.CO, Sungailiat-Pasangan Tarmizi H Saat dan Rustamsyah unggul dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, yang digelar Rabu, 26 Juni 2013. Menurut hitung cepat Lingkaran Survey Indonesia (LSI), pasangan nomor urut 3 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memperoleh 36,37 persen suara.


Pasangan ini mengungguli pesaing terdekatnya yakni pasangan nomor urut 1 Yusroni Yazid-Rozali yang memperoleh 31,91 persen suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 yang diusung Partai Golkar yakni Noorhari Astuti-Rendra Basri berada di posisi ketiga dengan perolehan suara 20,49 persen. Adapun calon dari jalur independen yakni Abdul Gani Aup dan Vendi Andireja beroleh 11,24 persen suara.


Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan mereka tidak mau berlebihan menanggapi hitung cepat itu. “Kita belum mau bereuforia yang berlebihan terkait hasil penghitungan cepat ini,” ujar Didit. Pihaknya masih menunggu pengumuman hasil rekapitulasi resmi yang akan disampaikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangka.


Dikatakannya, PDIP akan terus memantau hingga proses penghitungan suara oleh KPU disampaikan secara resmi. “Kita mengucapkan terima kasih atas kerja keras kader dan simpatisan baik itu PDIP dan PKS serta masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada calon yang kita usung untuk memimpin Kabupaten Bangka lima tahun ke depan.”


SERVIO MARANDA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya