TEMPO.CO , Surabaya: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, memberikan bantuan BLSM kepada ratusan keluarga miskin di kantor Pos Kebonrejo, Surabaya. Untuk Pencairan bantuan BLSM periode berikutnya Mohammad Nuh meminta petugas pos mengantarkan bantuan BLSM bagi warga lanjut usia ke rumah.
"Kalau yang sudah tua disuruh datang ke Kantos Pos kan kasian, jadi saya minta petugas Pos mengatar uang itu langsung ke rumahnya, dari kartu itu bisa dilihat siapa saja yang sudah tua, kita tidak boleh mempersulit mereka," katanya di Kantor Pos, Kebonrejo Surabaya, Sabtu, 22 Juni 2013.
Nuh mengatakan, pengambilan dana BLSM periode pertama memang dibagikan secara serentak di kantor Pos di setiap kabupaten/kota, dan pengambilan bantuan tidak boleh diwakilkan agar petugas bisa mengetahui siapa saja penerima bantua BLSM.
Selain itu, BLSM diharapakan bisa membatu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari pasca kenaikan harga BBM sekaligus meringankan beban warga miskin yang sudah lanjut usia. Dari bantuan BLSM ini masyarakat miskin mendapatkan uang sebesar Rp 300 ribu. "Saya sudah tanyak sama mereka, dan dengan BLSM ini mereka terbantu," katanya.
Mekanisme penerimaan BLSM menurut Nuh, sangat mudah. Penerima bantuan tidak perlu antri berdesak-desakan. Cukup membawa kartu BLSM, petugas pos akan membantunya sampai bantuan benar-benar diterima. "Kami semua sudah melihat tadi, bagaimana proses penerimaan ini, semuanya berjalan tertib, tidak ada desak-desakan karena ini semua sudah kami atur dengan matang," ujarnya.
ARIEF RIZQI HIDAYAT
Topik Terhangat
HUT Jakarta | Ribut Kabut Asap | Koalisi dan PKS | Demo BBM
Berita Terpopuler
Keributan Warnai Antrean di SPBU Sentul
BBM Naik, Empat Titik Rawan Dipantau
Antri Panjang, SPBU Depok Batasi Isi Rp 100 Ribu
Berita terkait
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun
4 Januari 2024
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).
Baca SelengkapnyaBansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar
30 Agustus 2022
Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.
Baca SelengkapnyaBadan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen
9 April 2022
Mohammad Nuh mengatakan, jika jurnalis bisa memberikan jalan bagi wakaf di Indonesia, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu.
Baca SelengkapnyaBadan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota
21 Desember 2021
Salah satu calon anggota Dewan Pers yang dipilih oleh badan pekerja ialah Azyumardi Azra.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan
31 Maret 2021
Dewan Pers mengingatkan kepada semua unsur pers agar berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, termasuk profesionalitas.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun
11 September 2020
Dewan Pers merilis laporan hasil survei terkait Indeks Kebebasan Pers atau IKP di 34 provinsi selama rentang waktu 5 tahun berturut-turut.
Baca SelengkapnyaDewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah
1 September 2020
Beberapa survei Dewan Pers tentang isu akses dan perlindungan penyandang disabilitas menunjukkan angka yang cukup rendah.
Baca SelengkapnyaMohammad Nuh: Jangan Habiskan Energi untuk Bertikai
1 Februari 2017
Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Tanah Air, Nuh mengatakan seharusnya bisa diselesaikan dengan jalan dialektika, bukan proses hukum.
Baca SelengkapnyaSoal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK
29 Desember 2015
Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.
Baca SelengkapnyaIRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM
22 Agustus 2015
Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak
Baca Selengkapnya