Bengkulu Masuk Penduduk Termiskin di Sumatera

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 21 Juni 2013 04:01 WIB

Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO.CO , Begkulu:Dari data terbaru Kementerian Kesejahteraan Sosial (Kemenkesra) penduduk Provinsi Bengkulu masuk dalam kelompok termiskin di Sumatera pada peringkat kedua setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurut Kepala Bappedda Provinsi Bengkulu Edi Waluyo hal tersebut berdasarkan masih banyak wilayah belum tersentuh listrik, jalur produksi belum baik, tingkat penghasilan yang masih rendah sehingga menyebabkan perekonomian memburuk.

"Kita juga bingung kenapa Bengkulu mendapat peringkat nomor 2 termiskin di Pulau Sumatera. Sementara IPM kita diatas rata-rata nasional yang mencapai 6,6 persen," kata Edi.

Edi Waluyo mengatakan, angka kemiskinan tersebut kebanyakan terdapat di daerah terpencil. Meskipun demikian, ia mengharapkan data tersebut dikaji ulang oleh intansi terkait.

Dijelaskannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu naik 13 juta. Namun, angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Ia menilai, hal ini biasa terjadi akibat masih adanya daerah yang terisolir seperti jalan desa yang belum dibangun atau diperbaiki.

Selain itu, adanya indikasi data dari Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau BNP2K dan BPS yang belum kompak terkait data kemiskinan.

"Hal ini sangat disayangkan mengingat Bengkulu dikenal dengan daerah yang kaya akan hasil alamnya, seperti komoditi perkebunan serta pertanian. Tingkat kemiskinan ini juga bisa bertambah jika kita melihat dari kondisi ekonomi saat ini," jelas dia.

Selain itu, Edi menambahkan, juga adanya pengaruh banyaknya uang yang beredar dan yang dibelanjakan ke luar daerah, sehingga masyarakat Bengkulu tidak dapat merasakan kesejahteraan dari dana yang melimpah ini.

Alhasil banyak bahan bahan kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar daerah, karena juga disebabkan oleh sektor industri Bengkulu yang belum memadai sehingga sektor usaha di Bengkulu sangat berketergantungan dengan daerah luar

Ditambahkan Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Desa (BPMAD) Provinsi Bengkulu, Syafri Salman mengatakan masih ada 670 dari 1.356 desa di Provinsi Bengkulu masih masuk kategori desa tertinggal.

"Desa itu terletak di daerah perbatasan, jauh dari pusat akses kota," kata Syafri.

Ia menjelaskan, total dana PNPM tahun 2013 sebesar Rp 123 miliar yang akan langsung dikelola kota dan kabupaten.

Menurutnya untuk mengejar ketertinggalan itu, hampir 80 persen anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Pembangunan akan diprioritaskan pada pembangunan dan perbaikan jalan sentra produksi, jalan utama, jalan penghubung antardesa, hingga pembuatan gorong-gorong.

Ia menjelaskan, desa tertinggal terbanyak berada di Kabupaten Kaur sebanyak 117 desa, di Kabupaten Rejang Lebong 25 desa, Kabupaten Bengkulu Selatan 65 desa, Kabupaten Bengkulu Utara 99 desa, Kabupaten Seluma 92 desa, Mukomuko 31 desa, Lebong 62, Kepahiang 75 desa, dan Kabupaten Benteng 104 desa.

Syafri menjelaskan, pelaksanaan PNPM akan dimulai bulan depan. Dana PNPM dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Provinsi hanya mengawasi pelaksanaan program dan mendampingi tim Bank Dunia saat dilakukan evaluasi.

"Tenaga kerja dan pengerjaan program PNPM dilakukan oleh masyarakat sendiri, dananya disediakan," ujarnya.

PHESI ESTER JULIKAWATI



Terhangat:
Evaluasi Jokowi | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah



Berita Terkait
Hanura: Harga BBM Boleh Naik, Asalkan...

Spanduk Tolak Kenaikan BBM PKS Dicopot

Muhaimin: Yang Tolak BBM Naik, Tak Mengerti Masalah

Demokrat: Menteri PKS Lebih Baik Mundur

Istana: Ini Bukan Saat Tepat Provokasi Politik




Advertising
Advertising

Berita terkait

Ma'ruf Amin Sebut Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tak Terkendala Anggaran

29 September 2021

Ma'ruf Amin Sebut Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tak Terkendala Anggaran

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan tantangan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem saat ini bukanlah keterbatasan anggaran.

Baca Selengkapnya

Paus Fransiskus: Pandemi Covid-19 Buktikan Pasar Bebas Gagal Beri Manfaat Sosial

4 Oktober 2020

Paus Fransiskus: Pandemi Covid-19 Buktikan Pasar Bebas Gagal Beri Manfaat Sosial

Paus Fransiskus mengatakan, pandemi Covid-19 membuktikan pasar bebas dan kebijakan ekonomi trickle-down telah gagal memberikan manfaat sosial.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Sebut Ada 362,3 ribu Orang Miskin di DKI pada 2019

12 Mei 2020

Anies Baswedan Sebut Ada 362,3 ribu Orang Miskin di DKI pada 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, jumlah penduduk miskin di Ibu Kota mencapai 362,3 ribu orang pada 2019.

Baca Selengkapnya

BPS: Angka Kemiskinan September 2019 Turun jadi 9,22 Persen

15 Januari 2020

BPS: Angka Kemiskinan September 2019 Turun jadi 9,22 Persen

Meskipun angka kemiskinan turun, disparitas antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi.

Baca Selengkapnya

Bank Dunia: Ekonomi Dunia Melambat, Kemiskinan Meningkat

10 Oktober 2019

Bank Dunia: Ekonomi Dunia Melambat, Kemiskinan Meningkat

Bank Dunia memperingatkan negara-negara di Asia Timur dan Pasifik bahwa bahwa resiko penurunan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

Baca Selengkapnya

Bank Dunia: Urbanisasi Naik 1 Persen Turunkan Kemiskinan 1 Persen

3 Oktober 2019

Bank Dunia: Urbanisasi Naik 1 Persen Turunkan Kemiskinan 1 Persen

Bank Dunia menyebut bahwa peningkatan perpindahan warga dari daerah ke kota besar atau urbanisasi berpotensi ikut mengurangi tingkat kemiskinanan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Ingin Rekor Baru Angka Kemiskinan Terwujud di 2020

28 Agustus 2019

Sri Mulyani Ingin Rekor Baru Angka Kemiskinan Terwujud di 2020

Sri Mulyani berharap pada 2020 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, kemiskinan bisa turun di bawah 9 persen.

Baca Selengkapnya

Bappenas: Pemerintah Beri 4.500 Bantuan Hukum untuk Warga Miskin

19 Juli 2019

Bappenas: Pemerintah Beri 4.500 Bantuan Hukum untuk Warga Miskin

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut pemerintah telah memberikan lebih dari 4.500 bantuan hukum untuk warga miskin dan rentan miskin.

Baca Selengkapnya

Malaysia Gelar Layanan Kesehatan Gratis untuk Orang Miskin

29 Desember 2018

Malaysia Gelar Layanan Kesehatan Gratis untuk Orang Miskin

Pemerintah Malaysia juga memberikan uang pengganti pendapatan bagi pasien yang sakit.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said: Angka Kemiskinan BPS Tunjukkan Masyarakat Rentan

19 Oktober 2018

Sudirman Said: Angka Kemiskinan BPS Tunjukkan Masyarakat Rentan

Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menilai angka kemiskinan BPS menunjukkan masyarakat rentan.

Baca Selengkapnya