Sidang Lanjutan Kasus Cebongan Digelar Senin

Reporter

Editor

Elik Susanto

Kamis, 20 Juni 2013 13:55 WIB

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sidang kasus penyerangan Penjara Cebongan dengan terdakwa 3 dari 12 orang anggota Komando Pasukan Khusus Grup Kartosuro berlangsung 28 menit, Kamis 20 Juni 2013. Sidang lanjutan akan berlangsung Senin pekan depan. Selama hampir setengah jam, para terdakwa mendengarkan dakwaan yang dibacakan oditur militer di Pengadilan Militer Yogyakarta. Mereka adalah Sersan Mayor Rokhmadi, Sersan Mayor Muhammad Zaenuri, dan Sersan Kepala Sutar.

Sidang dipimpin ketua Majelis Hakim Letnan Kolonel Chk (K) Faridah Faisal dan dua anggota majelis yaitu Mayor Laut K.H. Hari Aji S, dan Mayor Sus M. Idris. Ketiga terdakwa dijerat Pasal 121 ayat (1) KUHP Militer jo 55 (1) ke-1 KUHP. Pasal ini berisi tidak memberitahukan atau meneruskan informasi situasi keamanan kepada atasannya sebelum tragedi pembunuhan.


Mereka tidak dijerat pasal 340 KUHP yaitu pasal pembunuhan berencana dan bersama sama. "Ketiganya mengetahui rekan-rekannya keluar dari markas, lalu mengejar ke Yogyakarta," kata Oditur Militer Letnan Kolonel CHK Estiningsih, Kamis 20 Juli 2013.


Dalam dakwaan, diketahui terdakwa satu dan dua, sempat mencari dua mobil anggota Kopassus yang keluar pada Jumat, 22 Maret 2013 malam. Keduanya menuju Markas Polres Sleman dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah gagal mendapatkan temannya, keduanya melapor ke markas bahwa terdakwa tiga menyimpulkan situasi aman-aman saja.


Penasehat hukum para terdakwa, Letnan Kolonel (Chk) Yaya Supriadi, akan mengajukan eksepsi (pembelaan) pada minggu depan. "Ada hal-hal yang perlu diluruskan terkait dakwaan yang dibacakan. Karena akan sangat berpengaruh dalam kesimpulannya," kata Supriadi.

Sidang akan kembali digelar pada Senin, 24 Juni mendatang dengan agenda pembacaan pembelaan. "Sidang akan digelar dengan agenda pembacaan eksepsi," kata Ketua Majelis Hakim, Faridah Faisal.

MUH SYAIFULLAH

Advertising
Advertising

Berita terkait

Peradilan Militer Dinilai Lindungi Anggota TNI dari Hukuman, Kapuspen: Sudah Sesuai Aturan

50 hari lalu

Peradilan Militer Dinilai Lindungi Anggota TNI dari Hukuman, Kapuspen: Sudah Sesuai Aturan

Kapuspen TNI membantah pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai peradilan militer justru melindungi anggota militer yang terlibat kejahatan.

Baca Selengkapnya

Oditur Militer Tuntut 3 Anggota TNI Pembunuh Imam Masykur Hukuman Mati, Apa Saja Wewenang Otmil?

29 November 2023

Oditur Militer Tuntut 3 Anggota TNI Pembunuh Imam Masykur Hukuman Mati, Apa Saja Wewenang Otmil?

Oditur militer menuntut 3 anggota TNI pembunuh Imam masykur dengan hukuman mati. Ini tugas dan wewenang Otmil.

Baca Selengkapnya

Kontras Sebut 3 Warisan Masalah yang Bakal Dihadapi Agus Subiyanto Jika Jadi Panglima TNI

13 November 2023

Kontras Sebut 3 Warisan Masalah yang Bakal Dihadapi Agus Subiyanto Jika Jadi Panglima TNI

Jenderal Agus Subiyanto akan mendapat warisan sejumlah masalah institusional jika kelak menjabat Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

Begini Bunyi Pasal dalam UU ASN Soal Polri dan TNI Boleh Mengisi Jabatan Aparatur Sipil Negara

8 Oktober 2023

Begini Bunyi Pasal dalam UU ASN Soal Polri dan TNI Boleh Mengisi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Anggota TNI dan Polri dapat mengisi jabatan non manajerial sesuai dalam UU ASN yang baru diketok 3 Oktober lalu. Berikut Instansi yang bisa dimasuki

Baca Selengkapnya

78 Tahun TNI, PBHI: Ada Ratusan Kasus Penganiayaan Melibatkan Tentara

7 Oktober 2023

78 Tahun TNI, PBHI: Ada Ratusan Kasus Penganiayaan Melibatkan Tentara

PBHI memberikan catatan penting di 78 tahun TNI. Terdapat 338 kasus kekerasan melibatkan TNI.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Militer untuk Paspampres - Prajurit TNI Pembunuh Imam Masykur, Ini Syarat Peradilan Militer

1 September 2023

Pengadilan Militer untuk Paspampres - Prajurit TNI Pembunuh Imam Masykur, Ini Syarat Peradilan Militer

Pembunuh Imam Masykur, anggota Paspampres dan prajurit TNI akan diadili di pengadilan militer. Ini seluk beluk pengadilan khusus untuk tentara.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Surat ke Kantor Mahfud MD, Mendesak Pemerintah Segera Revisi UU Militer

16 Agustus 2023

Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Surat ke Kantor Mahfud MD, Mendesak Pemerintah Segera Revisi UU Militer

Koalisi Masyarakat Sipil menilai pelaksanaan sistem peradilan militer sangat bermasalah sehingga pemerintah perlu segera merevisi UU Militer.

Baca Selengkapnya

Mengenal Pangkat Lokal yang akan Diberikan kepada Hakim Militer untuk Mengadili Kabasarnas Henri Alfiandi

12 Agustus 2023

Mengenal Pangkat Lokal yang akan Diberikan kepada Hakim Militer untuk Mengadili Kabasarnas Henri Alfiandi

Pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara.

Baca Selengkapnya

Hakim Militer Akan Diberikan Pangkat Lokal untuk Adili Kepala Basarnas Henri Alfiandi

10 Agustus 2023

Hakim Militer Akan Diberikan Pangkat Lokal untuk Adili Kepala Basarnas Henri Alfiandi

Hakim yang akan mengadili Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa akan diberi pangkat lokal.

Baca Selengkapnya

Mundur Lagi Uji Coba Kereta Cepat

8 Agustus 2023

Mundur Lagi Uji Coba Kereta Cepat

Uji coba pra-operasi kereta cepat Jakarta-Bandung kembali ditunda setelah beberapa kali jadwal operasional mundur.

Baca Selengkapnya