TEMPO.CO, Bandung -Wali Kota Bandung Dada Rosada akhirnya bersedia mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk restoran yang akan dibangun di kawasan hutan kota Babakan Siliwangi Bandung. Hanya, untuk mencabut IMB tersebut, dia meminta kepada para seniman dan budayawan untuk membuat tim kecil.
"Saya sehati dengan kalian, tapi untuk mencabut IMB, saya persilakan Kang Tisna, seniman dan budayawan membuat tim kecil untuk memproses pencabutan IMB tersebut," kata Dada Rosada dalam diskusi yang yang bertajuk 'Save Babakan Siliwangi' di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Jalan Naripan, Bandung itu, Sabtu, 15 Juni 2013.
Menurut Dada, proses pencabutan IMB akan menimbulkan resiko yang besar, "Jika seenaknya mencabut, nanti pengusaha enggan membuka usahanya di Bandung" ucap Dada yang belakangan ini sering bolak-balik Bandung - Jakarta. Dada harus memenuhi panggilan KPK terkait kasus penyuapan hakim Setyabudi.
Syarif Bastmanan, Ketua Bamus Sunda Puseur mendukung keputusan Dada Rosada yang akan mencabut IMB restoran tersebut."Pembentukan tim kecil itu telah sesuai prosedur administrasi negara" kata dia.
Menurut Syarif, dalam kasus Babakan Siliwangi, dirinya hanya sebagai mediator antara pemerintah dan seniman serta masyarakat Bandung. Babakan Siliwangi adalah aset pemda, dan setiap aset pemda, bukan hanya milik pemerintah, tapi juga milik warga Bandung. "Sehingga jika ingin menggunakan aset itu untuk kepentingan apapun, pemerintah harus berbicara dengan rakyatnya," ucap Syarif .
Sementara itu, seniman dan budayawan Tisna Sanjaya menyambut baik itikad Wali Kota Bandung untuk mencabut IMB restoran itu. Pihaknya segera membentuk tim kecil seperti yang diminta oleh Dada Rosada. "Kita ingin melihat sejauh mana Pemerintah kota bertanggung jawab" ujar Tisna.
Dalam kasus Babakan Siliwangi, kata Tisna, warga Bandung, sedang menguji kualitas pemimpinnya. Dada bisa jadi seorang pemimpin yang berani, atau sebaliknya". Kualitas Dada bisa dilihat dari sejauh mana Dada bertanggung jawab atas IMB yang sudah diteken olehnya.
Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi sudah kesekian kalinya melakukan kegiatan penolakan komersialisasi Babakan Siliwangi, mulai dari aksi demo hingga menggelar diskusi budaya. Termasuk mencabut seng yang memagari hutan kota tersebut beberapa waktu lalu.
Sebelumnya sejumlah seniman membuat mural dan lukisan di seng itu. Kini sebanyak 98 lembar seng yang bergambar mural itu sudah dibawa ke gedung YPK dan menjadi saksi berbagai kegiatan di gedung tersebut.
Pada kegiatan hari ini, ata Tisna, dilakukan lelang dua lukisan yang dilukis saat acara berlangsung. "Lukisan itu terjual dengan harga Rp 25 juta," ucap Tisna. Uang hasil lelang itu, akan dipakai untuk kegiatan mereka dalam menolak pembangunan restoran di Babakan Siliwangi.
Pembeli lukisan itu adalah seorang perempuan pecinta seni yang sengaja datang dari Jakarta. ""Ketika politik dan lain-lain tidak bisa mendamaikan suatu masalah, kita semua balik ke seni dan budaya," kata Elianaputri Antonio yang membeli dua lukisan tersebut.
Babakan Siliwangi adalah hutan kota yang merupakan paru-paru kota yang masih tersisa di tengah kota Bandung. Sebelumnya Wali Kota Bandung telah memberikan IMB kepada pengusaha yang akan membangun restoran di kawasan tersebut. Namun rencana tersebut ditolak sejumlah elemen masyarakat, termasuk seniman dan budayawan di Kota Bandung.
PERSIANA GALIH | ENI S
Berita terkait
Vietnam Buka Tur di Tengah Hutan Malam Hari, Apa Saja yang Bisa Dinikmati?
23 jam lalu
Cuc Phuong di Veitnam merupakan taman nasional tertua dan terbesar di Vietnam, banyak hal yang ditawarkan kepada wisatawan.
Baca SelengkapnyaGreenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi
6 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura
7 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaGapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024
7 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.
Baca SelengkapnyaSawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu
8 hari lalu
Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Baca SelengkapnyaKebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan
8 hari lalu
Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.
Baca SelengkapnyaRatusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan
8 hari lalu
Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.
Baca Selengkapnya12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan
8 hari lalu
Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.
Baca Selengkapnya22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran
8 hari lalu
22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.
Baca SelengkapnyaPolemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga
40 hari lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.
Baca Selengkapnya