Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat 200 Ribu Haktare

Reporter

Kamis, 13 Juni 2013 19:59 WIB

Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar diambil sumpah saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat (13/6). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Bandung - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menilai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2009-2029 mementahkan harapan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar daerah memperketat alih fungsi lahan.

Ketua Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan, peraturan daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar tersebut harus direvisi pada 2014. "Sebab potensi alih fungsi lahan dengan aturan itu selama 20 tahun bisa mencapai 200 ribu hektare," kata Dadan kepada Tempo, Kamis, 13 Juni 2013.


Seperti tercatat dalam Perda RTRW Jabar 2009-2029, luas wilayah daratan mencapai 3,7 juta hektare lebih. Beberapa daerah sekitar Jakarta misalnya, bisa dikembangkan menjadi lokasi industri dan pertambangan. "Aturan RTRW Jabar yang kami periksa, lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Kawasan pendirian pabrik baru, misalnya di daerah Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan kawasan industri di Majalengka. Adapun Bogor terbuka untuk pertambangan. Selain itu, kata Dadan, alih fungsi lahan juga terjadi di Sumedang dengan pendirian waduk Jatigede, rencana pendirian bandara di Majalengka seluas 3000-4000 haktare, dan daerah pesisir Jawa Barat selatan dari Sukabumi hingga Tasik sebagai tambang pasir besi."Dalam kurun 1999-2004 saja sudah terjadi alih fungsi lahan 30-45 ribu hektare," ujarnya.

Selain aturan RTRW, potensi besar alih fungsi lahan di Jawa Barat berasal dari kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional oleh pemerintah pusat. Menurut Dadan, kebijakan itu mengarahkan Jawa Barat sebagai daerah industri dan jasa nasional. "Pertanian sudah dirancang tidak bisa diandalkan," katanya.

Hutan lindung pun, ujar Dadan, masih 18 persen total luasnya, jauh dari ketentuan 30 persen oleh pemerintah, dan cita-cita pemerintah provinsi Jawa Barat yang mencapai 45 persen.

Soal desakan revisi RTRW Jabar segera, Dadan mengatakan, sudah pernah disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun sesuai aturan dalam perda tersebut, revisi hanya bisa dilakukan setiap lima tahun sekali sejak aturan diterapkan.

ANWAR SISWADI

Terhangat:
Mucikari SMP | Taufiq Kiemas | Rusuh KJRI Jeddah

Baca juga:

Mark Zuckerberg Dicecar Pemilik Saham Facebook

Rupiah Turun Ancam Pengusaha Komputer

Dahlan Minta BUMN Buyback Saham Bluechip

Postur Anggaran RAPBNP 2013 Disetujui

Berita terkait

Anies Baswedan Klaim Perubahan Tata Ruang Bikin Jakarta Lebih Menarik untuk Usaha

2 September 2022

Anies Baswedan Klaim Perubahan Tata Ruang Bikin Jakarta Lebih Menarik untuk Usaha

Anies Baswedan mengatakan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta akan disampaikan pekan depan

Baca Selengkapnya

Revisi RTRW, Ridwan Kamil Siap Bangun 2 Kawasan Industri Baru

27 Agustus 2019

Revisi RTRW, Ridwan Kamil Siap Bangun 2 Kawasan Industri Baru

Salah satu kawasan industri baru itu akan memasukkan konsep Segitiga Rebana (Kertajati-Patimban-Cirebon) yang digagas Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Ditegur Jokowi, Sofyan Djalil: Revisi Tata Ruang Akan Dipercepat

10 Juli 2019

Ditegur Jokowi, Sofyan Djalil: Revisi Tata Ruang Akan Dipercepat

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menanggapi teguran Presiden Jokowi soal lambatnya proses pengurusan izin pengembangan hotel di Manado.

Baca Selengkapnya

Penetapan KEK Tanjung Lesung Sudah Pertimbangkan Risiko Tsunami

27 Desember 2018

Penetapan KEK Tanjung Lesung Sudah Pertimbangkan Risiko Tsunami

Pemerintah menyebutkan penetapan KEK Tanjung Lesung sudah mempertimbangkan berbagai risiko, di antaranya risiko bencana alam tsunami.

Baca Selengkapnya

Sulawesi Tengah Ubah Desain RTRW Wilayah Terdampak Gempa Palu

15 Oktober 2018

Sulawesi Tengah Ubah Desain RTRW Wilayah Terdampak Gempa Palu

Memetakan daerah berpotensi gempa Palu dan tsunami, Sulawesi Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Revisi RTRW, Jawa Barat Sisipkan Tol Dalam Kota Terusan Soroja

23 Agustus 2018

Revisi RTRW, Jawa Barat Sisipkan Tol Dalam Kota Terusan Soroja

Rancangan jalan tol dalam kota terusan jalan tol Soroja menuju Pusdai dimasukkan dalam revisi Rencana Tata Ruan Wilayah (RTRW) Jawa Barat

Baca Selengkapnya

Jawa Barat Tolak RDTR Kabupaten Bekasi

1 Agustus 2017

Jawa Barat Tolak RDTR Kabupaten Bekasi

Pemerintah Jawa Barat menolak rencana detil tata ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Deddy Mizwar pertanyakan soal alih fungsi 6 ribu hektare lahan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Kebijakan Satu Peta

11 Juli 2017

Pemerintah Percepat Kebijakan Satu Peta

Kebijakan satu peta ini telah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

Baca Selengkapnya

Dikalahkan Pengembang Kondotel Sahid, Deddy Mizwar Kaji RDTR  

7 April 2017

Dikalahkan Pengembang Kondotel Sahid, Deddy Mizwar Kaji RDTR  

Pemerintah Jawa Barat dikalahkan oleh pengembang kondotel Sahid Cleveland di PTUN.

Baca Selengkapnya

Pembukaan Prepcom 3, PBB: Belajar Tata Kota dari Surabaya

25 Juli 2016

Pembukaan Prepcom 3, PBB: Belajar Tata Kota dari Surabaya

Joan Clos bangga dengan keberhasilan Kota Surabaya memberikan
contoh sebuah kota yang ramah dan nyaman bagi warganya.

Baca Selengkapnya