TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung menyatakan tak tertarik untuk menggantikan Taufiq Kiemas menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Kalau boleh memilih saya pilih jadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat," kata Pramono saat ditemui di ruang kerjanya, kompleks parlemen Senayan, Selasa, 11 Juni 2013.
Saat ini mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini memang tengah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Namanya mulai disebut-sebut berpeluang menjadi Ketua MPR yang sebelumnya dijabat Taufiq Kiemas. Kiemas telah meninggal pada Sabtu, 8 Juni 2013 setelah dirawat di General Hospital, Singapura.
Menurut Pramono, dia memilih tetap menjadi pimpinan DPR lantaran ingin melanjutkan tugas yang sudah dia emban sejak 2009 lalu. "Banyak hal yang sudah berjalan dan ingin tetap kami jaga."
Pramono berharap, siapapun nantinya yang akan ditunjuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menggantikan Taufiq Kiemas, harus bisa melanjutkan nilai kebangsaan yang diwariskan suami Mega itu. "Siapapun yang melanjutkan juga bisa berkomunikasi dengan fraksi lain," ujarnya. Pengganti Taufiq juga harus bisa mengembangkan dan memasyarakat empat pilar kebangsaan yang selalu disampaikan dia yaitu, Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. (Baca: Pengganti Taufik Kiemas Tergantung PDIP)
Soal pengganti Taufiq Kiemas, Pramono mengatakan hingga kini belum dibicarakan di internal partai. Partai hingga kini masih dalam suasana berduka. Sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pengganti Kiemas baru dibicarakan 30 hari setelah kematian Kiemas.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
1 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
2 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
