Penolakan RUU TNI Kembali Meluas

Reporter

Editor

Rabu, 29 September 2004 14:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Beberapa jam setelah Komisi I DPR mengetuk palu tanda selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI), reaksi dan protes keras langsung bermunculan. Sejak pagi hingga siang hari ini (29/9) berbagai kelompok masyarakat yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar aksi protes menolak RUU TNI di depan gedung DPR/MPR. Ratusan massa peserta aksi dari berbagai kelompok tersebut dalam orasinya sama-sama menuntut agar rapat paripurna DPR pada Kamis (30/9) atau Jumat (1/10), menolak mensahkan RUU TNI yang pembahasannya selesai pukul empat pagi tadi oleh Komisi I DPR. Mereka menilai Komisi I begitu tergesa-gesa dan memaksakan RUU TNI disahkan karena kepentingan kalangan tertentu. Di luar itu, mereka juga menuding DPR dan TNI telah melakukan perselingkuhan politik untuk mengamankan berbagai aktivitas TNI melalui bisnis-bisnis yang selama ini dianggap bertentangan. Salah seorang peserta aksi dari Partai Rakyat Demokratik, Dita Indah Sari, menyatakan Komisi I terlihat begitu takut melawan kekuatan tentara yang saat ini masih berkuasa di Indonesia.Tanda-tanda kekuasaan militer tersebut, kata Dita, tercermin dari RUU TNI yang akan disahkan dan calon presiden Indonesia yang mantan jenderal. Karenanya tidak ada alasan untuk mempercayai anggota DPR yang bermuka dua, satu sisi ingin dikatakan sebagai peluang rakyat, namun satu sisi lain justru membunuh demokrasi di Indonesia, ujar Dita dalam orasinya. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam aksi yang sama, memandang RUU TNI belum didialogkan secara massis di berbagai tingkatan masyarakat. Sehingga, ada banyak aspirasi yang belum tertampung yang saatnya nanti akan menimbuikan polemik dan merugikan bagi perjalanan konsolidasi demokrasi. HMI juga memandang terdapat banyak pasal-pasal yang harusnya dikaji secara serius, sehingga tidak terjadi kejanggalan pada fungsi TNI sebagai pertahanan negara dengan polisi sebagai aparat keamanan. Sebab, dalam RUU tersebut tertera bahwa fungsi TNI untuk pertahanan pada saat perang dan nonperang. Fungsi nonperang ini sangat janggal, bisa saja membantu pemerintah dalam melakukan tugas-tugasnya. Namun tugas-tugas itu seperti apa, bagi kami ini tidak jelas, ujar salah seorang peserta aksi saat berorasi. Ecep S. Yasa - Tempo

Berita terkait

Revisi RUU TNI Perluas Wewenang Militer

11 Mei 2023

Revisi RUU TNI Perluas Wewenang Militer

Usulan revisi RUU TNI sarat agenda perluasan wewenang militer.

Baca Selengkapnya

HUT TNI ke-76, Setara Institute Sebut 3 Mandat Reformasi TNI Belum Dipenuhi

5 Oktober 2021

HUT TNI ke-76, Setara Institute Sebut 3 Mandat Reformasi TNI Belum Dipenuhi

Setara Institute melaporkan temuan bahwa tiga dari tujuh mandat reformasi TNI belum juga terpenuhi.

Baca Selengkapnya

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Prabowo Berjanji Sejahterakan Anggota TNI

8 Februari 2019

Jokowi dan Prabowo Berjanji Sejahterakan Anggota TNI

Polemik peran TNI kembali mencuat setelah Presiden Jokowi berencana membentuk 60 pos baru di tubuh satuan militer.

Baca Selengkapnya

Komisi Pertahanan DPR Sebut Revisi UU TNI Masih Wacana

6 Februari 2019

Komisi Pertahanan DPR Sebut Revisi UU TNI Masih Wacana

Komisi Pertahanan DPR mengatakan revisi UU TNI masih sekedar wacana

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.

Baca Selengkapnya

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini

Baca Selengkapnya

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.

Baca Selengkapnya