Suap Simulator SIM, Polri Serahkan Temuan ke KPK  

Reporter

Rabu, 24 April 2013 13:48 WIB

Alat simulator kemudi Surat Izin Mengemudi (SIM). ANTARA/Syaiful Arif

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Agus Rianto, mengatakan tim penyidik dari Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian pernah mengusut kasus dugaan korupsi proyek simulator mengemudi 2011. Hasil penyidikan itu, kata dia, sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Agus mengatakan hal tersebut menanggapi isi dakwaan jaksa KPK terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo dalam sidang perkara korupsi simulator mengemudi kemarin, Selasa, 22 April 2013. Ia mengatakan sejumlah nama petinggi Kepolisian yang disebut dalam dakwaan Djoko sudah beberapa kali diperiksa dan memberi penjelasan kepada penyidik KPK.

"Kami ikuti semua proses yang ada di KPK sampai dengan saat ini karena penyidiknya memang dari KPK. Hasil yang kami temukan, kami laporkan kepada pihak KPK," kata Agus di kantornya, Rabu, 24 April 2013.

Agus tak menegaskan apakah penyidik Bareskrim saat itu menemukan adanya aliran dana ke timInspektorat Pengawasan Umum. Dia hanya mengatakan, "Kalau saya jawab lagi, nanti berulang-ulang. (Soal) itu, serahkan semua pada KPK. Ini kan masih proses. Kan, mekanismenya ada."

Di dalam dakwaan Djoko, jaksa KPK menyebut peran Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan wakilnya, Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, di dalam rasuah tersebut. Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran meneken dokumen pemenang lelang proyek simulator, PT Citra Mandiri Metalindo Abadi.

Persetujuan Timur muncul setelah Korlantas bersurat ke Mabes Polri mengenai PT Citra Mandiri yang menjadi pemenang lelang proyek simulator. Kemudian, Kapolri merespon dengan meminta Irwasum, kala itu dijabat Nanan Sukarna, untuk melakukan pra-audit.

Tim pra-audit mempermasalahkan spesifikasi chasis simulator mengemudi roda empat yang dimiliki Citra Mandiri, yaitu memakai PVC, bukan bodi mobil. Pada 14 Maret 2011, Direktur Utama PT Citra Mandiri, Budi Susanto--yang ikut menjadi tersangka--memberikan uang Rp 1,5 miliar kepada tim Itwasum untuk memuluskan pra-audit. Empat hari kemudian, fulus itu diberikan kepada tim Itwasum.

Pemberian duit ini ampuh. Itwasum merekomendasikan PT Citra Mandiri sebagai pemenang lelang yang kemudian ditindaklanjuti Kapolri dengan meneken surat penetapan pemenang lelang.

RUSMAN PARAQBUEQ

Topik terhangat:

Caleg
| Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya

Berita lainnya:

Dahlan Tertarik Bikin Ladang Ganja
VIDEO Unik FBI Buka Pintu Pagar Kasus Bom Boston

Diduga Mark Up, Menteri Nuh: Ketemu Hatta, Beres

Jokowi: MRT Seperti Mencabut Kumis Harimau

Bayern Hancurkan Barcelona 4-0

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

30 menit lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

3 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

15 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

15 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

17 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

18 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

19 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

21 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya